Kota Jambi (ANTARA) - Komisi I DPRD Provinsi Jambi studi tiru ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat untuk mempelajari rancangan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Langkah ini diambil mengingat Jawa Barat dinilai telah matang dalam memfasilitasi perlindungan HKI, kata Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata usai kunjungan, Rabu.
Dari informasi diperoleh tercatat Jawa Barat telah memfasilitasi sedikitnya tujuh jenis perlindungan, mulai dari hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), hingga indikasi geografis.
"Jawa Barat ini gudang ilmu. Setiap OPD mereka bisa melahirkan lima produk inovatif sebagai indikator kinerja. Kita di Jambi minimal harus punya satu produk inovatif unggulan yang benar-benar berdampak," katanya.
Ivan menambahkan, secara historis Jawa Barat secara konsisten membangun regulasi HKI sejak 2012, upaya itu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing daerah.
Oleh karena itu, DPRD Provinsi Jambi berkomitmen mendorong lahirnya produk hukum baru, termasuk Perda khusus terkait HKI.
Untuk tahap awal, pihaknya akan memprioritaskan pada penguatan indikasi geografis bagi produk khas daerah, seperti Kopi Kerinci dan Pinang Betara.
Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Jambi harus dijaga melalui perlindungan hukum yang kuat, bahkan didorong hingga level hak paten bila memungkinkan.
"Hal ini mencakup perlindungan inovator dan skema insentif HKI, serta penguatan melalui Peraturan Gubernur (Pergub)," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ivan juga mengungkapkan DPRD tengah menginisiasi pembentukan aturan terkait sentra kreatif.
Menurut dia, ruang kolaborasi fisik maupun virtual ini diharapkan menjadi wadah bagi pemula, akademisi, dan pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan inovasi berbasis potensi lokal.
Melalui langkah ini, DPRD Provinsi Jambi berharap ekosistem riset dan inovasi di daerah tidak hanya berkembang secara administratif.
"Pihaknya juga mendorong Pemprov Jambi harus mampu melahirkan produk unggulan yang memiliki perlindungan hukum kuat dan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat," katanya.
