Padang (ANTARA Jambi) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memprogramkan bantuan biaya untuk pendidikan menengah universal dalam APBN 2013 guna mendukung kelangsungan proses belajar tamatan SLTP ke tingkat SLTA.
"Kita berharap program biaya pendidikan menengah universal mendapat persetujuan Komisi X DPR RI," kata Wamendikbud Musliar Kasim pada peresmian Kampus AKBID dan STIKES Alifah Padang, Minggu (27/5).
Biaya pendidikan menengah universal sama dengan bantuan operasional sekolah yang selama ini baru untuk tingkat pendidikan dasar (SD-SMP).
Oleh karena itu, pihaknya berencana mulai tahun depan akan ada progam biaya operasional untuk pendidikan menengah universal sehingga dapat menekan pengangguran yang tamatan SLTP.
Melalui program biaya pendidikan menengah universal, para orang tua diharapkan termotivasi mendorong anaknya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.
Kelak, tak ada alasan lagi terbatasnya biaya pendidikan, terutama untuk ongkos berangkat ke sekolah karena pemerintah sudah mengalokasikan bantuan. Model penyaluran bantuan tersebut berbeda dengan BOS yang langsung ke sekolah sesuai dengan jumlah murid.
Pada program pendidikan menengah universal langsung ke siswa yang ditandai dengan kartu. Artinya, akan ada kartu dengan warna tertentu nantinya.
Misalnya, anak prasejahtera akan diberikan kartu warna tertentu, apabila datang ke sekolah akan mendapatkan sekitar Rp1 juta per orang per tahunnya. Sebaliknya, meskipun ada anak dari keluarga prasejahtera diberi kartu, tidak melanjutkan sekolah, tetap tak dapat bantuan tersebut.
Kendati demikian, untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat prasejahtera tentu belum semua sanggup didanai anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, peran dari pihak swasta juga sangat diperlukan.(T.KR-SA)
