Jakarta (ANTARA Jambi) - Ketua Dewan Penasihat Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) Karni Ilyas menilai peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih seperti "pemadam kebakaran" karena penindakan tindakan rasuah tidak menyentuh "titik api" yang menjadi sebab musabab masalah tersebut.
"Asal usul api (kasus korupsi) itu tidak ada yang berani mengutak atik," kata Karni Ilyas pada Jumpa Pers Forum Pemred mengenai penyelenggaran Kongres Kebangsaan, Jakarta, Kamis.
Menurut wartawan senior yang lama melakukan peliputan di bidang hukum dan kriminal itu, sumbu masalah korupsi ini adalah sistem yang dijalankan para elit pemerintahan masih sangat transaksional dan penuh kongkalikong.
Tindakan korupsi, menurut dia, telah makin canggih dengan berbagai bentuk dan juga sudah menular ke semua lapisan masyarakat, tak terkecuali oknum wartawan.
Ia mencontohkan, seorang pengusaha di daerah harus mengalokasikan anggaran untuk menyuap berbagai pihak, baik di pemerintahan, DPRD, aparat keamanan, masyarakat dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat agar usahanya itu lancar.
Begitu juga dengan sistem politik transaksional yang membuat seorang politisi saat dia telah menjadi Kepala Daerah akan "tersandera" untuk mencari uang banyak agar dapat mengembalikan dana yang dia habiskan saat berkampanye dan melakukan "lobi-lobi" politik.
"Semua gubernur harus cari uang, karena saat dia maju ingin jadi gubernur, dia bisa menghabiskan Rp300-Rp500 miliar," ujarnya.
Jika sistem transaksional dan "upeti" ini terus berjalan, masalah korupsi akan semakin merajalela di kemudian hari. Maka itu perlu ada manuver untuk perbaikan dari generasi-generasi penerus, dan juga para "kelompok penekan" yang di dalamnya ada media massa untuk mengubah sistem.
"Jika tidak ada yang berani membuat sejarah, mau jadi apa bangsa ini," tuturnya.(Ant)
