Jakarta (ANTARA Jambi) - Pemerintah akan memerifikasi laporan
kuburan massal dan jumlah korban pertikaian politik pada 1965, kata
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan.
"Ada
teman yang akan memberikan daftar tempat kuburan massal. Besok saya
sendiri yang akan menerima daftar itu untuk memverifikasinya," kata
Luhut di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Dia mengharapkan
laporan itu tidak membuat keributan lagi di publik karena pemerintah
hanya ingin meluruskan angka jumlah korban.
"Kita ingin realistis. Angka itu berapa sih?. Kita sampai angka berapa sih?," kata Luhut.
Bahkan, jika bisa diidentifikasi, pemerintah akan mengerahkan tim forensik untuk identifikasi, sambung Luhut.
Ia
mengatakan jika temuan kuburan massal itu memungkinkan untuk proses
peradilan maka kasusnya akan dibawa ke peradilan. Tetapi, kalau tidak
maka akan diselesaikan di luar peradilan.
"Tapi spirit kita
enggak usah gaduh dulu. Bertahun-tahun enggak selesai-selesai lalu kita
selesaikan, ya, jangan bikin gaduh," kata Luhut.
Ia mengakui ada
pihak yang tidak akan puas pada penyelesaikan yang akan dilakukan
pemerintah sekarang. Dia menyebut G-30-S adalah masalah politik sehingga
kalau dibawa ke suasana sekarang malah tidak adil.
"Presiden
tekankan kita selesaikan ini pendekatan kemunusiaan. Kita kembali ke
masalah kemanusiaan supaya tuntas dan bangsa ini kembali rekonsialiasi
dan jangan lagi menengok masa lalu," katanya.
Pemerintah verifikasi laporan kuburan massal 1965
Senin, 2 Mei 2016 16:58 WIB
......Kita ingin realistis. Angka itu berapa sih?. Kita sampai angka berapa sih?......