Jakarta (ANTARA Jambi) - Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menilai Pegawai Negeri Sipil merupakan aset sumber pembangunan sehingga ia tidak setuju rencana Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merumahkan satu juta PNS karena harus berdasarkan pertimbangan yang matang.
"Saya memang tidak setuju dilaksanakan buru-buru, harus ada pertimbangan, memang PNS ini juga aset dari sumber pembangunan," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.
Agus mengatakan, para PNS tentu memiliki cita-cita yang tinggi sehingga pemerintah jangan mematahkannya begitu saja.
Menurut dia, kesalahan dalam penerimaan PNS dibebankan pada pemutusan hubungan kerja sehingga rekrutmennya harus sesuai kebutuhan.
"Misalnya jajaran Pemda Sekda logikanya harus PNS yang mengacu pada birokrasi eselon 1 namun Sekda banyak juga dari unsur politis," ujarnya.
Hal itu menurut dia, sesuatu yang kurang tepat sehingga harus diperbaiki bukan dari ujungnya namun dari penerimaannya.
"Dari jajaran pemda sekda logikanya harus pns yang mengacu pada birokrasi eselon 1, namun Sekda banyak juga dari unsur politis," katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan terkait rasionalisasi jumlah PNS tersebut.
Hal itu menurut dia karena Kemenpan RB dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR pada Rabu (8/6) mengatakan bahwa rasionalisasi itu baru sebatas wacana.
"Kemenpan RB menyatakan itu baru wacana dan belum mendapatkan persetujuan Presiden dan baru menyusun peta jalannya," kata Lukman.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan jumlah ideal Pegawai Negeri Sipil adalah 1,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
"Rasio idealnya 1,5 persen (dari jumlah penduduk) saat ini jumlah PNS 4,5 juta orang sehingga jumlah idealnya 3,5 juta," katanya dalam Rapat Kerja yang diadakan Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (8/6).
Menurut dia, kalau saat ini jumlah PNS yang pensiun sebanyak 500 ribu orang maka dibutuhkan 500 ribu lagi untuk mencapai jumlah ideal.
Saat ini menurut dia, ada 330 ribu PNS yang ditawarkan pensiunan dini agar jumlah ideal itu tercapai.
"Kalalau yang pensiun 500 ribu orang, tinggal 4 juta PNS, 3,5 juta masih dibutuhkan pengurangan 500 ribu lagi. Dan ada 330 ribu yang kita tawarkan pensiun dini," ujarnya.
Yuddy mengaku bahwa pemangkasan satu juta PNS baru menjadi wacana dan belum dibahas pada rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, wacana tersebut masih dalam tahapan kajian yang selektif untuk nantinya bisa diterapkan atau tidak.
