Pada upacara peringatan Hardiknas 2018 di halaman kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Rabu, dia menjelaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei bertepatan dengan kelahiran Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, seorang tokoh pendidikan Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara.
"Pada momentum peringatan Hardiknas tahun ini mari kita eratkan hubungan antara pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercermin dalam ajaran, pemikiran, dan praktik pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara," katanya.
"Saya mengajak seluruh pelaku pendidikan dan kebudayaan agar dapat meneladani Ki Hadjar Dewantara, dan menjadikan momentum peringatan Hardiknas ini untuk melakukan muhasabah, atau refleksi terhadap usaha-usaha yang telah kita perjuangkan di bidang pendidikan dan kebudayaan," dia menambahkan.
Dia juga menjelaskan perihal tiga jalur pendidikan, yakni jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal yang diposisikan setara dan saling melengkapi.
"Masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih jalur pendidikan, dan pemerintah memberikan perhatian besar dalam meningkatkan ketiga jalur pendidikan tersebut," katanya.
Sementara berkenaan dengan kebudayaan, ia menuturkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya budaya. Asisten Direktur Jenderal UNESCO Fransesco Bandarin menurut dia bahkan menyebut Indonesia sebagai negara adidaya kebudayaan.
"Kita yakin bahwa kebudayaan yang maju akan membuat pendidikan kita kuat. Begitu pula sebaliknya, jika pendidikan kita subur dan rindang, akar kebudayaan akan lebih menghujam kian dalam di tanah tumpah darah Indonesia," kata Muhadjir.
Dalam upaya memajukan kebudayaan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan memerlukan langkah strategis berupa upaya-upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Apresiasi publik terhadap keberhasilan pemerintah yang gencar membangun infrastruktur, menurut dia, harus disertai dengan pembangunan sumber daya manusia yang sungguh-sungguh dan terencana.
"Bangunan baru sekolah didirikan di wilayah pedalaman dan perbatasan. Dengan itu, anak-anak di pedalaman mulai merasakan nikmatnya belajar di sekolah yang memadai dan menyenangkan. Pemerintah akan memberikan prioritas pembangunan infrastruktur pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar wilayah tersebut terintegrasi dan terkoneksi ke dalam layanan pendidikan dan kebudayaan," kata dia.
Muhadjir juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan literasi sebagai bagian dari program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
"Kita patut bersyukur atas antusias masyarakat terhadap gerakan PPK ini luar biasa. Mereka menyadari bahwa penguatan karakter dan literasi warga negara merupakan bagian penting yang menjadi ruh dalam kinerja pendidikan dan kebudayaan," kata dia.
Dia menegaskan bahwa guru, orangtua, dan masyarakat harus dapat menjadi sumber kekuatan untuk memperbaiki kinerja dunia pendidikan dan kebudayaan dalam menumbuhkembangkan karakter dan literasi anak Indonesia.
"Tripusat pendidikan harus secara simultan menjadi lahan subur tempat persemaian nilai-nilai religius, kejujuran, kerja keras, gotong royong, dan seterusnya bagi para penerus kedaulatan dan kemajuan bangsa," kata dia.
Muhadjir mengajak para pelaku pendidikan dan kebudayaan dapat menyesuaikan diri dengan Revolusi Industri 4.0.
"Reformasi sekolah, peningkatan kapasitas, dan profesionalisme guru, kurikulum yang dinamis, sarana dan prasarana yang andal, serta teknologi pembelajaran yang muktakhir menjadi keniscayaan pendidikan kita," kata dia.***
