Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Deputi bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI C. Betty Manurung mengatakan pencegahan kekerdilan (stunting) di Tanah Air harus tetap berlanjut meskipun saat ini sedang pandemi COVID-19.
Ia mengakui saat ini beberapa layanan esensial di tingkat masyarakat terkait pencegahan stunting terkendala akibat adanya pandemi COVID-19.
"Baik itu terkait pemotongan anggaran maupun pengaturan jarak fisik antara satu individu dengan individu lainnya guna mencegah COVID-19," katanya.
Baca juga: Dinkes Makassar tetap fokus tangani kekerdilan saat pandemi COVID-19
Baca juga: Pemerintah targetkan angka "stunting" di bawah 680 ribu per tahun
Strategi percepatan penanganan stunting nasional sejatinya telah diluncurkan pada 2018. Oleh karena itu, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan baik pemerintah, organisasi swasta, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
Betty mengatakan pendidikan anak usia dini (Paud) merupakan salah satu intervensi prioritas dalam percepatan pencegahan stunting di Tanah Air.
"Paud penting sebagai forum memberikan edukasi tentang pola makan, pola asuh dan sanitasi kepada orang tua," ujarnya.
Intervensi tersebut penting dilakukan dan disampaikan kepada orang tua terutama saat 1.000 hari pertama kehidupan anak.
Berdasarkan penelitian, stunting menyebabkan perkembangan kognitif dan IQ anak tidak optimal. Penelitian juga menunjukkan stimulasi kepada anak dapat merangsang pertumbuhan dan optimalisasi sel-sel otak yang telah berkembang.
Secara umum, ujar dia, Presiden telah menargetkan penurunan stunting dari 27,67 persen menjadi 14 persen pada akhir 2024. Hal itu telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.*
Baca juga: Mensos minta kajian beras bansos dorong penurunan kekerdilan
Baca juga: Mensos: Butuh upaya luar biasa capai target stunting 14 persen
