Kualatungkal, Tanjabbar (ANTARA) - Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) melakukan audiensi dengan Bappenas RI terkait Rencana Pembangunan Wilayah Tahun 2022 serta sinkronisasi antara pusat dan daerah secara virtual di ruang pola utama Kantor Bupati, Kamis (22/04).
Bupati H Anwar Sadat berharap kepada Bappenas RI dapat menyerap informasi terutama terkait dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2021-2026.
Ia menyebutkan Kabupaten Tanjab Barat adalah salah satu daerah yang memerlukan pembiayaan yang tinggi jika melakukan pembangunan di daerah.
"Karena umumnya tanah kami tanah gambut dan rawa menjadikan pembangunan kami pembiayaan tinggi," kata bupati.
Ia berharap Kabupaten Tanjab Barat dapat perhatian khusus dari Bappenas RI dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Tanjab Barat.
Bupati juga berharap terbentuknya sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Kami mengucapkan terima kasih serta upayakan lebih lanjut masalah-masalah dasar yang ada di Kabupaten Tanjab Barat," kata bupati.
Sebelumnya Kepala Bappeda Firdaus Khatab memaparkan ekspose tentang kondisi dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berharap ke Bappenas untuk bisa membantu dan memprioritaskan Kabupaten Tanjab Barat.
Sementara itu Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan prioritas nasional antara lain memperkuat informasi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Sedangkan untuk strategi pembangunan, deputi mengatakan pembangunan Desa Terpadu, peningkatan peran dan efisien pelayanan, Optimalisasi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah.
"Penataan pola Hubungan Pusat dan Daerah , penegakan rencana tata ruang, penyelesaian tumpang tindih perizinan, ini adalah salah satu kunci strategi pembangunan," katanya.
Pemkab Tanjabbar lakukan audiensi dengan Kementerian PPN/Bappenas
Jumat, 23 April 2021 12:01 WIB