Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menandatangani nota kesepahaman kerja sama mengenai pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama itu dilakukan setelah sidang paripurna istimewa ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Rabu (20/10).
Direktur KKI Warsi Rudy Syaf sebagaimana dikutip dalam keterangan pers organisasi yang diterima di Jambi, Kamis, menjelaskan bahwa nota kesepahaman kerja sama mencakup upaya yang akan dilakukan oleh KKI Warsi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengelola lahan gambut secara berkelanjutan, memberdayakan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan, serta mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
“Nota kesepahaman ini akan acuan perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan gambut berkelanjutan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan,” kata Rudi.
KKI Warsi sejak 2012 melakukan pendampingan pada masyarakat desa di sekitar hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, termasuk warga yang terlibat dalam pengelolaan perhutanan sosial di sekitar Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang dan HLG Sungai Buluh.
Rudi mengatakan bahwa KKI Warsi juga mendorong warga untuk mendapatkan hak kelola hutan melalui skema perhutanan sosial. Melalui skema itu, warga bisa mendapatkan legalitas dari pemerintah untuk ikut mengelola dan menjaga kawasan hutan.
“Upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan membuat sekat kanal di kawasan kelola mereka. Sekat kanal ini terbukti mampu mempertahankan muka air gambut dan mencegah gambut dari kebakaran,” kata Rudi.
Di samping itu, ia mengatakan, KKI Warsi mendukung upaya untuk meningkatkan perekonomian warga di sekitar kawasan hutan dengan membantu pengembangan produk berbahan lokal.
“Ada dodol dan garam nipah, ada piring pelepah pinang, dan kripik pisang rasa kopi liberika, dan produk lainnya,” katanya.
"Asumsinya, kalau perekonomian membaik maka tekanan terhadap hutan gambut juga bisa diminimalkan,” ia menambahkan.
Dia juga mengemukakan pentingnya meningkatkan peran masyarakat peduli api (MPA) di desa-desa dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan.
“Kita sudah mendorong pembuatan kelompok MPA di beberapa desa, kelompok ini terbukti mampu menjadi garda terdepan dalam upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut,” katanya.
