Jakarta (ANTARA) - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini memberi kontribusi besar bagi negara, baik berasal dari setoran dividen, pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pemerintah menerima setoran dari perusahaan-perusahaan BUMN cukup besar pada tahun 2022 yang sepenuhnya untuk membiayai pembangunan. Nilainya mencapai Rp371 triliun meliputi pajak, dividen dan PNBP tahun 2021.
Sedangkan pendapatan negara dari dividen tahun 2021 ditargetkan bisa mencapai Rp40 triliun. Penyumbang terbesar berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN yang nilainya mencapai Rp24,56 Triliun.
Selain perbankan, setoran dividen yang cukup besar juga diperoleh pemerintah dari BUMN yang bergerak di sektor tambang di antaranya Bukit Asam (PTBA), Aneka Tambang (ANTM), Timah (TINS) dan Semen Indonesia (SMGR). Perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha tambang ini diperkirakan menyumbang pemasukan hingga Rp6,11 triliun.
Selain itu, ada juga Perusahaan Gas Negara (PGAS) yang mengumumkan menebar dividen sebesar Rp3,01 triliun. Tahun lalu anak usaha Pertamina ini memutuskan untuk tidak membagikan deviden.
Lantas, perusahaan negara yang bergerak di sektor telekomunikasi, yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk juga mengumumkan untuk membagikan dividen sebesar Rp14,86 triliun atau 60 persen dari laba bersih tahun 2021.
Menurut Menteri BUMN Erick Thohir prestasi BUMN menyumbang pendapatan bagi negara baik dalam bentuk dividen, pajak maupun PNPB tidak terlepas dari upaya efisiensi.
Bagi Erick, BUMN merupakan korporasi sehingga penting menjaga agar buku (laporan keuangan) selalu baik. Hal ini untuk memastikan keuntungan sebagai BUMN dapat dikembalikan kepada negara sebesar-besarnya.
Negara, kata Erick, membutuhkan pemasukan tambahan selain dari pajak juga dividen yang berasal dari capaian laba bersih terutama pada tahun 2021.
Baca juga: Laba bersih BUMN capai Rp126 triliun pada 2021
Baca juga: Pupuk Kaltim siap berkompetisi dominasi pasar Asia Pasifik
Pembangunan
Seperti diketahui, dampak dari pandemi yang 2020 dan 2021 membuat laju ekonomi tersendat sehingga tahun 2022. Indonesia membutuhkan akselerasi untuk mengejar ketertinggalan.
Di sini, BUMN tidak sekedar berperan memberikan kontribusi dari dividen maupun pajak namun juga memberikan kontribusi bagi pembangunan baik fisik maupun nonfisik.
Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, perusahaan-perusahaan BUMN juga hadir di masyarakat untuk memberikan pelayanan meskipun dampaknya akan membuat kinerja keuangan tak sebagus perusahaan swasta.
Sebut saja, perusahaan-perusahaan milik negara yang bergerak di sektor konstruksi, infrastruktur dan transportasi.
Hasil karya perusahaan sektor infrastruktur terbukti telah memudahkan dan dinikmati masyarakat selama masa mudik Lebaran tahun 2022. Demikian juga dengan perusahaan transportasi seperti Pelni yang melayani jalur-jalur terluar yang sejatinya tidak ekonomis namun sangat dibutuhkan masyarakat.
Konsekuensi dari pelaksanaan tugas negara tersebut, membuat arus kas sejumlah perusahaan konstruksi dan sektor lain ikut tertekan. Sebab, terjadi kesenjangan antara pengeluaran untuk pembangunan proyek dengan waktu pembayaran yang diterima dari pemerintah.
Di sini, kebijakan pemerintah memegang peranan penting agar dalam menjalankan tugas BUMN tidak sekedar mengejar target agar modal dapat segera kembali. Perlu juga digarisbawahi fungsi negara untuk membangun dan melayani masyarakat.
Sebagai contoh pemerintah memberikan bantuan kepada warga miskin. Dalam hal ini, pemerintah memang tidak perlu berhitung untung-rugi dan tidak bisa ditangguhkan, termasuk proyek infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Infrastruktur, misalnya, satu daerah dari masyarakat yang sangat membutuhkan pengairan irigasi teknis. Kalau tidak ada irigasi teknis, sawahnya tidak bisa digarap. Apakah ini pemerintah tidak bisa membantu karena tidak menguntungkan pemerintah.
Pembangunan infrastruktur itu bukan hanya sekadar bangun infrastruktur. Namun ada nilai sosial yang harus dibangun, baik infrastruktur bendungan, bandara, pelabuhan dan jalan yang seluruhnya dibutuhkan masyarakat.
Dengan demikian, penting dibuatkan regulasi yang mengharuskan pengukuran kinerja BUMN, bukan sekedar untung dan rugi. Tetapi juga bidang tugas yang selama ini sudah diemban.
Baca juga: Garuda Indonesia akan rights issue dua tahap untuk perkuat permodalan
Baca juga: DAHANA bersama BUMN lainnya gelar pasar rakyat dan bazar UMKM BUMN
Lincah
Ke depan memang membutuhkan strategi dan kebijakan agar BUMN menjadi lebih lincah untuk bersaing dengan perusahaan skala global.
Di tengah iklim digital saat ini hampir semua sektor usaha baik di dalam maupun luar negeri melakukan gerak cepat. Bagi perusahaan yang lambat beradaptasi dipastikan bakal kehilangan peluang bisnis.
Gerak cepat ini harus disadari perusahaan-perusahaan BUMN. Pada sisi lain bisa dibilang ruang gerak BUMN begitu sempit karena senantiasa dibayangi risiko ancaman pidana bila perusahaan yang dikelola mengalami kerugian.
Bahkan saat ini pengawasan BUMN begitu ketat. Selain diperiksa oleh auditor independen, perusahaan pelat merah juga diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Belum lagi pengawasan oleh para anggota DPR RI. Karena itu penyesuaian kebijakan dan peraturan perundangan menjadi sangat perlu dilakukan agar BUMN dapat semakin kompetitif, berperan kian besar bagi penerimaan negara dan memberikan dampak lebih luas di tengah masyarakat.
Memang seiring berjalannya waktu pemerintah terus memperbaiki kebijakan terhadap BUMN. Banyak indikator untuk memastikan BUMN tersebut sehat atau perlu pembenahan.
Dengan pembenahan yang terus dilakukan maka BUMN tidak lagi sekedar mencari keuntungan tetapi juga ada tambahan tugas yang harus diselesaikan agar rapor tetap "kinclong". Salah satunya memberikan layanan publik sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Sebagai contoh keterlibatan BUMN dalam pembangunan jaringan jalan tol sehingga pada akhirnya membuat daerah-daerah yang dilewati bisa mendorong ekonomi dan menyejahterakan warganya.
Memang bukan perkara mudah untuk mendorong agar BUMN dapat ikut menggerakkan ekonomi mengingat kemampuan dan bidang usaha masing-masing berbeda.
Di sini, inovasi memegang peranan penting. Di tangan pimpinan yang profesional, BUMN yang selama ini tertinggal memungkinkan bisa berkembang bahkan setara dengan BUMN lain.
Kemudian yang juga bisa digelontorkan ke masyarakat agar dapat dirasakan adalah dengan memanfaatkan program CSR (tanggung jawab sosial) dan lingkungan masing-masing BUMN.
