Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua adalah musuh rakyat, dan pemerintah akan terus menindak tegas kelompok yang mengarah kepada disintegrasi tersebut.
Pada Sabtu (16/7) lalu, KKB kembali melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil, di Kabupaten Nduga, Papua yang menewaskan sebelas orang meninggal, termasuk tokoh agama.
Mahfud mengatakan KKB tidak merepresentasikan Papua. Masyarakat Papua, kata Mahfud, merupakan orang-orang yang beradab.
“Papua ini terdiri dari orang orang yang jauh lebih beradab, karena tanah Papua ini tidak bisa diwakili oleh KKB,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah menerapkan pendekatan kesejahteraan untuk membangun Papua. Pemerintah juga tidak melakukan operasi militer di Papua, melainkan melakukan penindakan tegas untuk menjamin keamanan masyarakat dan menegakkan hukum sesuai perundang-undangan.
Terkait situasi saat ini, Mahfud menilai secara umum kondisi keamanan di Papua kondusif. Kekerasan yang dilakukan KKB hanya terjadi di sedikit lokasi, dan tidak merepresentasikan keadaan Papua.
“Tindakan kriminal dan kekerasan hanya terjadi di Pegunungan Tengah dan beberapa tempat. Kalau saudara ke Manokwari, Jayapura, ke selatan, semuanya kondusif. Jadi secara umum kondusif, yang ada gangguan KKB di tempat tertentu,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua karena mereka takut dengan capaian pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia.
Pemerintah, kata Moeldoko, terus bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di wilayah Papua.
“Buktinya apa, Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua barat yang dikomandani Wakil Presiden langsung,” kata Moeldoko dalam pemaparan media di Jakarta, Kamis.
Selain itu, menurut Moeldoko, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menekankan peningkatan dana otonomi khusus (otsus), perbaikan tata kelola, dan peningkatan partisipasi masyarakat adat.
Kemudian, pemerintah dan DPR telah menyetujui pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Papua.
Baca juga: Mahfud: Isu aparat lakukan pelanggaran HAM di Papua itu hoaks
Baca juga: Pemerintah tetap gunakan pendekatan keamanan tertib sipil di Papua
Baca juga: Menkopolhukam tegaskan radikalisme dan terorisme musuh negara
