Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2023 telah menetapkan setidaknya ada delapan isu strategis bidang perumahan yang akan dilaksanakan.
“Ada delapan isu strategis bidang perumahan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun ini,” ujar Iwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Sejumlah isu strategis bidang perumahan yang membutuhkan perhatian khusus diantaranya pertama dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tematik dan Direktif Nasional Tahun 2023.
Kedua yakni kegiatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR) terutama Pemeliharaan dan Rehabilitasi khusus untuk aset yang belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga terkait dan ketiga adalah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan Stunting.
Adapun isu yang ke empat adalah dukungan terhadap penanganan kumuh melalui keterpaduan penanganan kawasan melalui integrasi program perumahan dan cipta karya. Sedangkan isu ke lima adalah dukungan penyediaan Hunian di Ibu Kota Negara (IKN).
Isu ke enam adalah penanganan rumah khusus untuk penyediaan rumah terdampak bencana termasuk program pemerintah, masyarakat kawasan perbatasan dan 3T.
Ketujuh adalah dukungan terhadap pengembangan kawasan prioritas bidang PUPR untuk mendukung target RPJMN 2020 – 2024 dan Direktif Nasional dan kedelapan penanganan backlog rumah MBR dalam rangka pencapaian Program Sejuta Rumah (PSR).
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran untuk bidang perumahan pada tahun ini sebesar Rp6,98 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran tersebut sudah termasuk dukungan bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp540 miliar.
Adapun anggaran bidang perumahan sebesar Rp6,98 triliun tersebut dialokasikan untuk pembangunan rumah susun sebanyak 5.379 unit dengan anggaran sebesar Rp2 triliun.
