Jakarta (ANTARA) - Pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) menjadi kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meraih kehidupan yang lebih baik, demikian menurut Farida Dewi Maharani yang menduduki jabatan fungsional di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Dewi berpendapat, pemindahan IKN dapat menjadi momen memperbaiki kota yang lebih layak huni baik dari aspek tata kelola yang lebih hijau dan rapi, aspek pemanfaatan teknologi untuk semua sarana dan prasarana, aspek transportasi publik, dan layanan publik yang lebih manusiawi.
Ia juga mengatakan, pemindahan IKN dapat jadi salah satu solusi mengurai kemacetan Jakarta, mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta, serta pemerataan ekonomi sehingga tidak hanya terpusat di Jawa.
Sebagai informasi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020-2022, jumlah penduduk Jakarta berada di kisaran 10 juta orang, Jawa Barat 48 juta orang, Jawa Timur 40 juta orang, Jawa Tengah 36 juta orang, dan Banten 11 juta orang. Namun, banyak orang dari Jawa Barat (Depok, Bogor, Bekasi) dan Banten (Tangerang) yang setiap hari beraktivitas menuju Jakarta.
Dengan adanya ibu kota baru, maka sekitar 970 ribu ASN pusat (menurut data BKN per Juni 2022, belum termasuk anggota keluarga) akan pindah ke IKN sehingga akan mengurangi kepadatan Jakarta.
”Apalagi ASN dipilih untuk diprioritaskan dipindah awal, ini tentu keistimewaan tersendiri, dengan catatan ada kejelasan proses pemindahan,” kata Dewi.
Ia pun memiliki harapan bahwa IKN dapat IKN dapat menerapkan konsep green economy serta menjadi kawasan pusat pemerintahan yang modern dan efisien dengan infrastruktur yang memadai dan sistem pemerintahan yang lebih baik.
Di sisi lain, Dewi mengakui perpindahan ibu kota tidak bisa dianggap sebagai solusi tunggal untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Indonesia.
"Banyak tantangan lain seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan. Perpindahan ibu kota harus diikuti upaya-upaya konkret untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan," katanya.
Senada dengan Dewi, Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dari Badan Kepegawaian Negara mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan perpindahan ibu kota karena dapat mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dan memperlancar perekonomian.
Menurutnya, antusiasme ASN untuk pindah ke IKN dapat diukur dari seberapa siap tempat baru tersebut, minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
"Tentu ASN banyak berharap agar kebutuhan dasar hidup terpenuhi, dan buat keluarga, tentu juga berharap untuk mendapatkan tempat hidup yang layak bagi keluarga mereka," kata Dewi.
Ia menambahkan bahwa sebaiknya diberikan tunjangan kinerja secara khusus dan tunjangan lainnya yang dapat menarik minat ASN.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Ahmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain sudah direncanakan sejak awal dan akan siap seiring dengan perpindahan ASN.
"Sebagai contoh, rumah sakit bertaraf internasional rencananya akan hadir di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP), kemudian kita juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik," ujarnya.
Sebelumnya, diinformasikan bahwa pemindahan tahap pertama ke IKN akan berlangsung tahun 2024, dengan jumlah ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang.
