Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan alasan mengapa makan bergizi gratis mesti diberikan hingga usia SMA.
"Ada titik kritis kedua perkembangan anak, itu usia 8-17 tahun, kalau kita tidak diintervensi dengan baik di periode kedua ini, pertumbuhan otot tetap tidak optimal," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis.
Ia menyebutkan, di usia SMP-SMA, banyak yang masih salah kaprah terkait diet, padahal sebenarnya di usia itulah makanan bergizi sangat diperlukan untuk perkembangan otak dan otot.
"Banyak yang berpendapat cukup 1.000 hari saja, atau hingga usia SD saja, tetapi kami beranggapan sampai SMA perlu kami intervensi," ujar dia.
Dadan menyebutkan, titik kritis pertama yang harus ditangani yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting, oleh karena itu target makan bergizi gratis juga termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) itu juga menyampaikan data di mana sebagian besar anak di Indonesia lahir dari keluarga miskin.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bisa dilihat di kelas atas itu anggota rumah tangga itu rata-rata 2,84, artinya dari 100 keluarga orang kaya, 84 keluarga memiliki satu orang anak, sedangkan 16 keluarga tidak punya anak sama sekali," ucap Dadan.
"Tetapi, keluarga miskin itu anggota keluarganya 4,78. Artinya, kalau ada 100 keluarga miskin maka 78 keluarga itu anaknya tiga, hanya 22 keluarga yang punya anak dua," imbuhnya.
Ia juga menyebutkan data yang didapatkan dari percontohan program makan bergizi gratis di Sukabumi, Jawa Barat. di mana rata-rata anak lahir dari keluarga miskin dengan penghasilan rata-rata Rp1 juta.
"Kalau di daerah percontohan kami di Sukabumi itu rata-rata punya penghasilan Rp1 juta, bahkan di bawah itu, jadi jangankan untuk mengurus anak, mengurus diri sendiri aja susah, dan kalau kita tidak intervensi sejak sekarang, maka populasi Indonesia di 2045 akan diisi oleh anak-anak yang mayoritas lahir dari keluarga kurang mampu," paparnya.
Ia juga mengemukakan, Badan Gizi Nasional akan membentuk Satuan Pelayanan Makan Bergizi di daerah untuk membuat 3.000 porsi sesuai dengan sasaran program.
