Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut menyasar upaya peningkatan kesejahteraan guru.
Hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, bahwa guru adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya juga berhasil, di mana negara bisa makmur bila pendidikan negara itu berhasil.
"Maka, APBN #UangKita difokuskan juga untuk pendidikan. Salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan guru," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Jumat.
Dia merinci, total anggaran untuk kesejahteraan guru, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, pada 2025 naik sebesar Rp16,7 triliun menjadi Rp81,6 triliun.
Selain itu, untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata, dana sebesar Rp17,5 triliun dialokasikan untuk rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta pada tahun depan.
"Upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidik di Indonesia tidak akan berhenti di sini. Kami di Kementerian Keuangan akan terus mendukung segala niatan baik demi meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia," tutur Menkeu.
Menkeu Sri Mulyani mendampingi Presiden Prabowo saat menghadiri Puncak Hari Guru Nasional 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam kegiatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pendidikan adalah prioritas utama dalam alokasi APBN 2025 di Kabinet Merah Putih.
Kebijakan ini, menurut Presiden, merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong kebangkitan bangsa Indonesia.
“Karena kesadaran saya, bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa Indonesia dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan, kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin,” katanya di Velodrom, Jakarta Timur, Kamis (28/11) sore.
Presiden Prabowo membandingkan prioritas anggaran berbagai negara di dunia. Ia menyebut bahwa banyak negara besar, seperti Amerika Serikat dan India, menempatkan pertahanan sebagai prioritas utama dalam APBN mereka.
Namun, Presiden menegaskan bahwa pemerintahan saat ini, yang berada di bawah Koalisi Merah Putih, mengambil langkah berbeda dengan menempatkan pendidikan sebagai prioritas nomor satu.
“Dan tidak tanggung-tanggung, saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia, alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia,” ujarnya.
Dilansir dari laman Kementerian Keuangan RI, pemerintah telah menetapkan alokasi prioritas APBN 2025, di mana sektor pendidikan memperoleh porsi Rp724,3 triliun dari target pendapatan negara pada RAPBN 2025 Rp3.005,1 triliun.
Dana pendidikan melampaui alokasi perlindungan sosial Rp504,7 triliun, infrastruktur Rp400,3 triliun, kesehatan Rp197,8 triliun, ketahanan pangan Rp139,4 triliun, serta hukum dan hankam Rp375,9 triliun.
