Kuala Lumpur (ANTARA) - Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (BP KNPI) Malaysia menyebut Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah mencoreng nama Presiden Prabowo di dunia internasional.
Ketua Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (BP KNPI) Malaysia Tengku Adnan di Kuala Lumpur, Kamis, mengatakan sebagai Utusan Khusus Presiden salah satu peran penting Gus Miftah adalah mengawal isu moderasi beragama di Indonesia maupun di tingkat internasional.
Dalam perannya, Gus Miftah juga diminta untuk membangun komunikasi internasional terkait moderasi dan toleransi beragama yang menjadi perhatian utama pemerintah.
Dalam banyak kesempatan Presiden Prabowo selalu menampilkan rasa hormat untuk para pedagang kaki lima yang mencari rezeki di jalan halal demi menafkahi anak dan istri. Namun, menurut dia, sikap berlawanan justru dipertunjukkan oleh Utusan Khusus Presiden tersebut.
Menurut Adnan, meskipun permintaan maaf ke-penjual es teh dan secara terbuka telah dilakukan atas teguran Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, namun insiden itu akan tetap diingat oleh rakyat dan berdampak langsung kepada Kabinet Merah Putih secara keseluruhan.
Tambah lagi, ia mengatakan insiden itu bukan hanya heboh di Indonesia saja, namun banyak media massa di Malaysia dan di negara lain juga memberitakan penghinaan Gus Miftah kepada wong cilik pedagang kaki lima.
KNPI Malaysia, kata Adnan, menyikapi isu itu sebagai insiden yang mencoreng nama baik Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di dunia internasional.
“Kami menyarankan kepada Presiden Prabowo untuk memberhentikan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden RI. Karena sikap ini tidak mencerminkan sikap Prabowo kepada rakyatnya. Terlebih lagi utusan khusus yang dibidangi oleh Gus Miftah itu sendiri,” ujar dia.
Selain itu, jejak digital yang dilakoni oleh Gus Miftah nantinya akan menjadi catatan penting bagi para pemangku kepentingan dunia internasional ketika beliau menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Utusan Khusus Presiden RI apabila masih dipertahankan jabatannya.
"Bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya menjaga dan menjalankan sumpah jabatannya tetapi malah melakukan hal sebaliknya," kata Adnan.
