Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengadakan rapat koordinasi untuk membahas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
“RUPTL ini merupakan perencanaan strategis untuk memastikan ketersediaan tenaga listrik agar dapat mendukung kebutuhan listrik nasional,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu.
Berbagai aspek dibahas di dalam RUPTL, termasuk skema pemenuhan listrik, peningkatan kualitas, keandalan pasokan, serta pengembangan energi terbarukan dan kebutuhan investasi jangka panjang.
Dalam konteks itu, Menkeu memastikan akan terus mendukung transisi energi nasional dan ketahanan energi, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta PLN.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa RUPTL akan diputuskan pada Januari 2025, serta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dibidik untuk menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 GW.
Kartika juga mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut, PLN berkomitmen untuk mulai membangun pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan (EBT) secara maksimal pada 2025.
“Kami akan membangun 71 GW kapasitas baru nanti, 2025–2034, di mana mayoritasnya memang EBT,” kata Kartika, Jumat (27/12/2024).
Lebih lanjut, Kartika juga mengatakan bahwa PLN akan menggunakan smartgrid dan membangun inter-island grid antara Sumatera-Jawa dan Kalimantan-Jawa. Dengan demikian, kapasitas EBT yang diproduksi di Sumatera dan Kalimantan dapat ditarik ke Jawa.
Ia menjelaskan bahwa dengan rencana yang besar tersebut, pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan antara ketahanan energi, keterjangkauan energi, serta keberlanjutan energi.
“Itu rencana ke depan, 10 tahun ke depan,” kata Kartika.
Sementara itu, dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (2/12/2024), Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan bahwa pihaknya akan menambah pembangunan pembangkit listrik yang berkapasitas 68 gigawatt (GW) hingga tahun 2033.
"Dari 68 gigawatt, di mana 46 gigawatt-nya berbasis pada renewable energy, artinya 67 persen penambahan pembangkit 10 tahun mendatang berbasis pada energi baru terbarukan," ujar Darmawan.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian ESDM tengah membuat permodelan bersama untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan.
Dalam permodelan tersebut, terdapat tambahan kapasitas pembangkit 100 GW hingga tahun 2040, di mana 75 persennya berbasis EBT.
