Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak para kepala daerah peserta Retreat Magelang untuk bersama-sama mewujudkan swasembada pangan guna meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Mentan menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja sama antara pemerintah pusat hingga daerah.
“Tidak ada superman dalam pembangunan pertanian Indonesia. Keberhasilan ini hanya bisa diraih dengan kolaborasi antara gubernur, bupati, dan seluruh pihak terkait," kata Mentan dalam sesi materi di Retreat Magelang Pembekalan Kepala Daerah 2025-2030 yang digelar Kemendagri di Magelang, Jawa Tengah, Selasa.
Mentan didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi tantangan di sektor pertanian. Hal itu dibuktikan pada saat Indonesia menghadapi dampak El Nino yang sangat besar pada awal 2024, di mana Indonesia sempat mengalami defisit empat juta ton beras, jelas Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Namun, upaya pemerintah kala itu lalu menjalankan program pompanisasi secara masif untuk mengatasi kekeringan di berbagai wilayah.
"Berkat upaya bersama antara pemerintah pusat, daerah, serta dukungan TNI dan Polri, kita bisa berhasil tingkatkan produksi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mentan menegaskan dampak perubahan iklim menjadi ancaman krisis pangan global dan seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak.
“Saat ini, dunia menghadapi tantangan besar. Sebanyak 58 negara mengalami kekurangan pangan, diperparah dengan fenomena iklim seperti El Nino, La Nina, juga kekeringan ekstrem. Jika krisis pangan melanda, negara bisa bubar,” ujar Mentan.
Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan swasembada pangan dalam waktu singkat. Bahkan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun atau harus tercapai di 2027.
“Setelah kembali ke tanah air, target tersebut dipercepat menjadi satu tahun. Di depan Sidang Kabinet waktu itu diumumkan Indonesia tidak lagi mengimpor pangan pada 2025,” sebutnya.
Mentan Amran menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan efisiensi anggaran guna memastikan program percepatan swasembada berjalan optimal. Salah satunya dengan mengurangi biaya perjalanan dinas dan memindahkan rapat dari hotel ke tempat yang lebih hemat biaya.
“Kami harus efisien, efektif, dan produktif. Anggaran sudah tepat sasaran, dan kami pastikan setiap langkah yang diambil benar-benar mendukung percepatan swasembada pangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amran menegaskan bahwa produksi beras secara nasional diproyeksikan akan melimpah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan mencapai 8,67 juta ton pada masa panen pertama Januari-Maret 2025.
Angka tersebut diperkirakan meningkat 52,32 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,69 juta ton.
Namun, harga beras yang masih tinggi dinilai sebagai anomali, yang menurutnya mengindikasikan adanya permainan harga beras.
“Dulu, harga tinggi karena stok beras tipis. Sekarang stok melimpah, tapi harga tetap tinggi. Artinya, ada yang bermain. Kita harus tegas demi rakyat Indonesia, terutama masyarakat kecil. Semua yang mempermainkan harga akan kita tindak sesuai aturan yang berlaku,” tegas Mentan Amran.
Sesi pembekalan dari Mentan Amran ini merupakan bagian dari kegiatan Retret Kepala Daerah yang bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih erat antar kepala daerah.
Dengan adanya interaksi dan diskusi selama kegiatan berlangsung, diharapkan para peserta dapat memperkuat koordinasi serta memperlancar implementasi program kerja di tingkat daerah, sehingga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
