Banyuwangi (ANTARA) - Uji coba pendaftaran Digitalisasi Bantuan Sosial yang merupakan program pemerintah pusat mulai dilaksanakan di dua desa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis.
Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai percontohan pelaksanaan bantuan sosial nasional berbasis digital ini untuk hari pertama dilaksanakan di Kelurahan Lateng (Kecamatan Banyuwangi) dan Desa Kemiren (Kecamatan Glagah).
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan untuk pendaftaran digitalisasi bansos bisa dilakukan secara mandiri dan lewat aplikasi Portal Perlinsos (perlindungan sosial).
"Syaratnya, pendaftar harus memiliki Identitas Kependudukan Digital atau IKD, karena portal perlinsos terhubung dengan IKD," ujarnya.
Cara kedua, lanjut Ipuk, pendaftaran bisa melalui agen perlinsos yang sebelumnya telah dilatih, dan sampai saat ini ada sekitar 500 agen perlinsos di Banyuwangi.
Mereka merupakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK dan operator di tingkat desa dan kelurahan.
"Agen perlinsos telah dilatih secara menyeluruh oleh tim dari pusat agar dapat membantu masyarakat yang terkendala saat pendaftaran secara mandiri," kata Ipuk.
Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, katanya, misal tidak punya gawai atau kendala lainnya bisa melalui pendamping PKH maupun TKSK.
"Mereka yang akan menyisir warga tak mampu di daerahnya yang sekiranya tidak bisa melakukan pendaftaran mandiri," katanya.
Menurut Ipuk, warga juga bisa datang ke desa untuk dibantu operator SIKS-NG di desa/kelurahan guna mendaftar bansos. Operator ini merupakan petugas di tingkat desa/kelurahan yang bertugas mengelola dan meng-input serta validasi data kemiskinan dari Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.
Ia mengaku pemerintah daerah setempat juga akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen perlinsos,dengan harapan agar lebih banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan, namun selama ini belum dapat bantuan karena lepas dari pendataan.
"Jika pelibatan kades dasa wisma terealisasi, jumlah agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai sekitar 2 ribu orang," kata Ipuk.
Ipuk juga menyampaikan bahwa Banyuwangi telah sepenuhnya siap mendukung uji coba program Digitalisasi Bansos, dan uji coba perlu dilakukan sebelum penerapan nasional guna mengetahui hambatan yang mungkin terjadi termasuk mencari solusinya.
"Kami bersama-sama dengan tim dari lintas kementerian dan lembaga akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan penyempurnaan program ini," tuturnya.
Sementara Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika mengemukakan selama proses uji coba pendaftaran digitalisasi perlinsos ini hanya berlaku bagi warga Banyuwangi.
"Setelah proses uji coba di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang," ujarnya.
