Kota Jambi (ANTARA) - DPRD Provinsi Jambi memastikan alokasi anggaran gaji untuk 2.104 tenaga honorer non database tetap tersedia dalam pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
"Soal gaji tenaga honorer jangan khawatir, kami di DPRD akan mengawal agar anggarannya tetap siap pakai," kata Wakil Ketua DPRD Jambi, Samsul Ridwan di Jambi, Rabu.
Ia meminta para honorer tidak panik terkait isu pembayaran gaji pada 2026, mengingat upah tersebut di luar pos anggaran yang disebutkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 2026.
Penggunaan anggaran gaji honorer non database perlu aturan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).
Politisi PDI-P itu mengingatkan pemerintah daerah tetap menjaga pos anggaran belanja bagi tenaga honorer yang masih aktif bekerja.
Tentunya melalui pengawasan ketat terhadap kesiapan anggaran agar tidak terjadi kekosongan ketika regulasi pusat diterbitkan nantinya.
Berdasarkan data, sebanyak 2.104 tenaga honorer tidak masuk data di Pemerintah Provinsi Jambi saat ini tengah dilanda keresahan.
Setelah gagal terakomodir dalam seleksi CPNS maupun PPPK pada 2024, ribuan tenaga honorer itu masih menunggu kepastian terkait pembayaran gaji.
Mereka terdiri atas berbagai kategori, mulai dari honorer yang gagal seleksi CPNS, peserta tidak memenuhi syarat, hingga peserta gagal mengikuti seleksi akibat akun sistem terkunci dan kendala administrasi.
“Ada 2.104 orang honorer yang nasibnya belum jelas. Jangan sampai mereka yang sudah lama mengabdi ini terkatung-katung tanpa kepastian. Kami di DPRD akan terus memperjuangkan agar regulasi segera ada, sehingga mereka bisa diakomodir sesuai kebutuhan daerah," jelas Samsul.
