Kota Jambi (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jambi dan jasa keuangan genjot serapan kredit usaha rakyat untuk mendorong percepatan ekonomi sekaligus menopang sektor riil di wilayah itu.
"Langkah ini upaya membangun koordinasi antar institusi industri keuangan pemerintah daerah, sehingga terjadi percepatan akses keuangan di Provinsi Jambi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman saat memimpin rapat tim percepatan akses keuangan daerah di Jambi, Senin.
Ia menjelaskan, pertemuan dengan melibatkan jasa keuangan tersebut bertujuan melakukan monitoring serapan bantuan keuangan yang didistribusikan industri keuangan kepada pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).
Mengingat UMKM merupakan salah satu entitas yang harus dijaga untuk menggerakkan ekonomi di suatu wilayah.
Menurut Sekda, kredit usaha rakyat yang diberikan kepada masyarakat sampai Desember 2025 masih belum optimal. Dari anggaran sebesar Rp500 miliar, penyaluran nya baru di angka Rp350 miliar yang terserap.
Selisih Rp150 miliar yang tidak tersalur menjadi indikasi bahwa proses penyerapan membutuhkan mekanisme yang jelas, mengingat pinjaman di atas Rp100 juta memerlukan jaminan.
Atas dasar itu, pemerintah provinsi bersama pihak terkait mencoba mencari solusi dengan melibatkan pemerintah kabupaten kota, membuka peluang terobosan baru guna percepatan penyerapan kredit ke masyarakat.
"Semua itu tidak sederhana, tadi sudah ada kondisi riil yang disampaikan bahwa kredit di bawah Rp100 juta tidak perlu jaminan, tapi di atas itu jaminan diperlukan, karena menjadi tolak ukur ada kekhawatiran pihak perbankan jangan sampai ada kemacetan," jelasnya.
