Jambi (ANTARA Jambi) - Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir mengatakan sistem pemerintahan di Indonesia tidak berimbang, karena pihak legislatif berhak dan dapat mengkritik kinerja eksekutif, sebaliknya pihak eksekutif tidak diberikan kesempatan mengkritik kinerja legislatif.
Hal ini diungkapkannya saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna di DPRD Muarojambi, Selasa, saat menanggapi atas hasil evaluasi LKPJ oleh DPRD Muarojambi.
"Begitu banyak rekomendasi yang disampaikan DPRD atas kinerja setiap SKPD, semuanya kritikan yang baik, namun itulah sistem pemerintahan kita tidak seimbang," ujar Bupati.
Ia menilai memang tidak ada manusia yang bekerja secara sempurna, semua pasti memiliki kesalahan. "Jadi rekomendasi ini akan menjadi bahan perbaikan bagi kami pihak eksekutif," katanya.
Untuk menyikapi rekomendasi DPRD ini, Bupati langsung menginstruksikan kepada Sekda Muarojambi segera mengumpulkan seluruh kepala SKPD untuk membahas hasil Rekomendasi DPRD ini.
"Pak Sekda, segera kumpulkan kepala SKPD bahas rekomendasi DPRD ini untuk segera disikapi dan diperbaiki kesalahannya," tegas Burhanudin.
Namun sesuai dengan sistem pemerintahan, evaluasi LKPJ ini bukan untuk menerima atau tidaknya hasil kinerja eksekutif, namun hanya menyampaikan sebatas rekomendasi saja.
"Sesuai aturan juga tidak untuk menerima atau tidaknya hasil Kinerja ini, DPRD hanya sebatas menyampaikan rekomndasi, apalagi penilaian DPRD ini juga tidak seperti penilaian BPK, DPRD menilai secara politis saja," ujar mantan Ketua DPRD Batanghari ini.
Pernyataan Bupati ini keluar karena dalam hasil evaluasi LKPJ 2013, DPRD Muarojambi memberikan banyak rekomendasi atau keluhan mengenai banyaknya pengerjaan proyek fisik di Muarojambi yang tak beres atau tidak berkualitas, seluruh SKPD mendapat sorotan tajam dari seluruh anggota DPRD Muarojambi.(Ant)
