Jambi (ANTARA Jambi) - Pemerintah melalui Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Jambi menyediakan sekitar 70 ribu batang bibit kelapa sawit siap tanam yang merupakan subsidi untuk diserahkan kepada para petani di daerah itu.
Kepala Bidang Produksi Perkebunan pada Disbun Provinsi Jambi Saduddin di Jambi, Kamis, menjelaskan persediaan bibit kelapa sawit bersubsidi pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 64 ribu batang.
Bibit kelapa sawit berkualitas yang disubsidi sebesar 50 persen atau harga normal Rp40.000 per batang, namun petani dapat membelinya seharga Rp20.000 per batang, dan siap tanam, kata Saduddin.
Puluhan ribu bibit sawit itu merupakan hasil penangkaran benih untuk dijadikan bibit pada tahun sebelumnya, karena proses dari kecamba menjadi bibit siap tanam membutuhkan waktu kurang dari satu tahun.
"Bibit sawit bersubsidi ini merupakan bibit yang diproduksi oleh sumber benih yang telah ditetapkan oleh pemerintah (legal) yaitu jenis bibit TN 1," katanya menjelaskan.
Untuk memperoleh bibit subsidi tersebut, lanjutnya, petani harus mengajukan surat permohonan dan pernyataan tidak akan menjual lagi serta harus mempunyai lahan sendiri yang tidak bermasalah dengan hukum.
Setelah itu petani yang mendapatkan bibit subsidi itu tidak dibolehkan menanam di lahan bermasalah dan bibit harus ditanam sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan, dan penerima manfaatnya diutamakan petani berpendapatan rendah, ujarnya.
Saduddin mengatakan, masing-masing kepala keluarga mendapat jatah untuk dua hektare atau sebanyak 125 bibit sawit, setelah diverifikasi tim teknis bibit baru bisa disalurkan.
"Supaya program ini tepat sasaran, tim pengawas dari kabupaten nantinya akan turun ke lokasi untuk memverifikasi, dan kita akan hati-hati menyalurkan bantuan itu, harus tepat sasaran" katanya.
Sementara itu, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Jambi, Sarwadi mengatakan, pihaknya meminta pemerintah dalam proses pendistribusian bibit sawit subsidi itu harus sampai ke para petani yang memang membutuhkan serta harus tepat sasaran.
"Harus dilakukan verifikasi yang benar, supaya tepat sasaran ke para petani yang memang membutuhkan dan ke kelompok-kelompok petani kecil," kata Sarwadi.
Menurutnya, pendistribusian bibit sawit subsidi itu selalu rawan dengan penyimpangan, untuk itu pihaknya meminta pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap oknum-oknum yang bermain.
"Yang kita takutkan itu soal penyimpangan pendistribusiannya, artinya pengawasan itu harus bernar-benar dilakukan," katanya menambahkan.
