Jambi (ANTARA Jambi) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar di DPRD Provinsi Jambi gigit jari karena tidak mendapat kesempatan menjadi unsur pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode dua.
Bahkan saat sidang paripurna internal pembentukan AKD di gedung DPRD setempat, Kamis, perwakilan Golkar Gusrizal dan perwakilan PAN Supriono dan Agus Rama beserta dua anggota lainnya walk out dari sidang.
"Biasalah tidak apa-apa, biasa saja. Golkar kan tidak masuk forum," kata Gusrizal usai walk out dari sidang.
Sementara itu perwakilan PAN Supriono, mengaku kecewa karena rapat pembentukan tidak melibatkan fraksi PAN. Sebab itu mereka walk out.
"PAN walk out karena saat rapat di Bamus kita tidak dilibatkan, untuk apa kita ikut. Katanya proporsional, kalau proporsional yang antar ketua fraksi harus berunding. Tapi kami baru diundang hari ini," kata Supriono.
Dari hasil pembentukan AKD itu, diketahui fraksi PAN dan Golkar memang tidak ada yang menjadi unsur pimpinan Komisi.
Berdasarkan hasil pembentukan AKD, Ketua Komisi I dijabat Tajudin Hasan dari PKB. Ketua Komisi II diduduki Luhut Silaban dari PDIP, Ketua Komisi III Zainal Abidin dari Demokrat dan Ketua Komisi IV dijabat Bustami Yahya dari Gerindra.
Sedangkan Ketua Badan Kehormatan (BK) masih dijabat Kusnindar dari Partai Nasdem dan Wakil BK Zainul Arfan dari PDIP. Sementara Ketua Bapemperda dijabat Supriyanto dari PKS dengan wakil Djamaluddin dari Partai Hanura.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston mengatakan, walk out-nya dua fraksi itu karena adanya ketidaksepakatan antara fraksi.
"Saya tidak tahu mengapa mereka WO, ketua fraksinya yang tahu," kata Cornelis
Ketika ditanya apakah mereka tidak dilibatkan dalam rapat Bamus, Cornelis mengatakan jika mereka merasa tidak dilibatkan artinya mereka tidak pro aktif.
"Kita tidak mengharapkan mereka WO. Tapi mereka tetap WO. Apa boleh buat dan fraksi minta dilanjutkan, cuma dua fraksi minta ditunda, artinya kita menang," ujarnya.
Setelah ini pihaknya tinggal menyurati dua fraksi untuk menyampaikan nama-nama untuk dimasukkan sebagai anggota Komisi.
"Kita tidak tahu mereka minta Komisi apa. Memang komunikasi mereka itu yang kurang. Yang namanya di DPRD harus komunikasi, ternyata mereka kurang komunikasi," kata Cornelis.(Ant)
