Jambi, Antarajambi.com - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi mengkritisi pelaksanaan kegiatan pada APBD murni Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang dinilai masih banyak yang belum terlaksana.
Kritik tersebut disampaikan pada Rapat peripurna tingkat I tahap 2 DPRD Kabupaten Sarolangun dalam penyampaian Pandangan Umum fraksi terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-Perubahan Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2017.
Diantaranya dari Fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan juru bicaranya Heldawati Nadeak. Salah satunya soal dana perimbangan yang mengalami penurunan.
Dari Fraksi Nasdem, yang disampakan Azra'i Wahab menyoroti kegiatan yang sudah dianggarkan dalam kegiatan APBD murni tahun 2017 dibatalkan, salah satunya Jembatan Desa Muara Mensao Kecamatan Limun.
"Dan peningkatan fasilitas kesehatan bagi desa/dusun terpencil, salah satu dusun Manggis Eks Marga Bukit Bulan Kecamatan Limun yang saat ini tidak ada tenaga kesehatan ditempatkan disana, sementara rumah dinasnya sudah dibangun," katanya.
Fraksi PKB dengan juru bicara Ali Muntoha. Mempertanyakan banyak proyek yang bernilai miliaran rupiah sampai saat ini belum dilaksanakan. Dan Banyaknya anggaran dana tak terduga yang dianggarkan dalam APBD-P. Hal yang sama juga disampaikan oleh Fraksi PPP dibacakan oleh Bambang Gunawan.
Semntara itu dari Fraksi PKS/PAN dengan juru bicara Hermi mempertanyakan soal pembangunan Jalan Pulau Pandan - Panca Karya Kecamatan Limun yang dianggarkan sebesar Rp. 14 milar yang belum sampai satu tahun sudah rusak.
"Dan pengerjaannya pun main tambal sulam. Bagaimana pengawasan dari instansi terkait. Dan tahun ini dianggarkan lagi Rp5 miliar namun sampai saat ini belum dikerjakan," katanya.
Ia mengatakan bahkan diantara kegiatan fisik ada yang belum dilelang hingga saat ini dan ada juga yang dibatalkan bahkan sudah ada pemenang lelangnya pada saat dilakukan tender.
"Jembatan Muara Mensao yang menghubungkan 10 desa dikecamatan Limun, baik untuk jalur keluar maupun masuk. Dengan nilai anggaran mencapai Rp 9 Miliar sampai saat ini belum dilaksanakan. Apa alasannya hingga saat ini belum terlaksana," kata Hermi.
