Setya Novanto Dalam Skenario dan Hukuman Publik

Jakarta, Antarajambi - Kecelakaan tunggal berupa penabrakan tiang listrik oleh mobil Toyota Fortuner yang ditumpangi Ketua DPR Setya Novanto menjadi drama paling epik dan paling banyak di perbincangan publik di Tanah Air.

Bukan sekadar menjadi bahasan hangat di warung kopi namun lini masa di dunia maya pun dipenuhi dengan meme-meme yang menggelikan terkait insiden kecelakaan tunggal tersebut.

Novanto ibarat sudah menghadirkan drama yang sangat menghibur bagi publik di Tanah Air terlepas bahwa kecelakaan yang dialami mestinya bukan menjadi ejekan yang satire.

Tidak tanggung-tanggung tanda pagar #tianglistrik sempat beberapa saat menjadi trending topik dunia di twitter.

Sejatinya hal ini menjadi sesuatu yang amat sangat patut untuk menjadi perhatian mengingat isu yang sudah semakin berkembang dan dunia bisa saja melihat Indonesia terkait peristiwa ini.

Terlebih bahwa kasus Novanto merupakan kasus korupsi besar KTP elektronik yang melibatkan banyak nama.

Preseden buruk bisa saja tercium di mata dunia perihal Indonesia yang masih saja menjadi surga bagi koruptor hingga dikhawatirkan dampaknya yang semakin menurunkan citra Indonesia di mata dunia internasional.

Aktivis Gerakan Anti Korupsi Alumni Lintas Pergurun Tinggi Jappy M Pelokilla mengatakan sebenarnya apa yang menimpa Setya Novanto saat ini dari sisi sosial merupakan sebuah fenomena dampak yang memang layak ditanggungnya.

Sanksi Sosial

Dalam banyak kasus terutama yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi, di luar asas praduga tak bersalah, sanksi sosial yang diterima kerap kali lebih berat ketimbang sanksi hukum yang formal.

Hal itulah yang kini sedang menerpa Setya Novanto meski boleh jadi ia bersikap tak peduli atau bahkan tegas atas reaksi publik.

Berkaca dari kasus sebelumnya tentang bagaimana ia melacak jejak para perundungnya di media sosial dan melaporkannya kepada polisi.

Menurut Jappy yang juga Ketua Komunitas Indonesia Hari Ini, sebuah komunitas diskusi virtual sejak 7 tahun lalu itu, publik mulai menghukum Setyo Novanto sebelum intitusi hukum mana pun melakukannya.

Di hadapan publik Tanah Air, kata Jappy, lepas dari pemeriksaan hukum, ia bersalah atau tidak, Setya Novanto telah melakukan perbuatan tercela dan sangat tak layak sebagai seorang politisi yang sekaligus Ketua DPR RI.  

Jappy berpendapat publik sudah bosan, marah, dan antipati terhadap Setya Novanto sehingga tak segan menjadikan peristiwa yang menimpanya sebagai bahan lelucon hingga mencela dan menghukum Setya Novanto pun dilakukan.

Oleh sebab itu, Jappy yang Ketua Gerakan Damai Nusantara itu mengajak semua pihak untuk sementara duduk diam sambil mengawal kasus tersebut.

Ia berharap aparat hukum khususnya KPK menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik.

Sebab, menurut Jappy jika aparat hukum tidak melakukan sesuaitu, dipastikan akan terjadi ha-hal yang bersifat tak membangun serta merusak citra DPR RI dan Pemerintahan Jokowi-JK.
   
Keseriusan KPK

Banyak pihak urun pendapat terkait kasus yang terjadi pada Setya Novanto yang hingga kini saat ia masih menjalani perawatan intensif dari dokter.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Generasi Muda Matlaul Anwar (Gema MA) Destika Cahyana misalnya berpendapat bahwa kecelakaan yang dialami Setya Novanto terlepas sebuah drama atau benar murni kecelakaan membuktikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  di era ini serius hendak mengusut kasus korupsi warga negara tanpa tebang pilih.

KPK pun tampak tak melihat status jabatan seseorang.

Menurut Destika hal ini sekaligus bukti bahwa KPK era sekarang yang sebelumnya sempat dipandang sebelah mata nyatanya memiliki nyali yang cukup untuk mengungkap kasus baik kasus besar maupun kecil.

Lebih lanjut, ia menilai kasus tersebut harus menjadi sinyal dan peringatan tersendiri bagi pejabat publik di setiap level untuk mempertimbangkan kembali bila akan melakukan tindakan korupsi.

Di luar seluruh proses hukum yang ada, Destika menganggap bahwa reaksi Setya Novanto atas penetapannya sebagai tersangka KPK tak ubahnya sebagai cerminan "wajah" semua orang dalam spektrum yang berbeda-beda.

Baginya, semua orang pasti bereaksi dengan caranya masing-masing ketika mendapati dirinya berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Maka saat ini yang diperlukan adalah empati sambil terus berharap bahwa proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Sebelum terjerat kasus megakorupsi KTP elektronik, publik sempat dibuat gerah dan jengkel oleh tindakan Sety Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu dalam kasus "papa minta saham" kepada pimpinan PT Freeport Indonesia.

Meski Novanto sendiri membantah dan memberi penegasan bahwa dirinya tidak ada dalam transkrip rekaman yang disampaikan Menteri ESDM ketika itu Sudirman Said kepada DPR.

Sayangnya bantahan tersebut sudah tak bermakna apapun sebab publik semakin cerdas untuk menganalisis segala hal yang tampak dan mencuat sebagai bukti tindakan seseorang.

Maka sepandai-pandainya tupai melompat maka sesekali ia akan jatuh juga, sebagai bagian dari hukum alam bahwa di dunia ini tak pernah ada gading yang tak retak.