Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengatakan akan mencari solusi masalah kelapa sawit setelah mendengar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .
Luhut berada di Gedung BPK menghadiri undangan Anggota IV BPK Rizal Djalil. Dia bersama dengan beberapa menteri lain diundang untuk mendengarkan hasil temuan BPK, di antaranya temukan terkait kelapa sawit.
Ada beberapa permasalahan terkait kelapa sawit, sebut saja masalah lahan, jumlah dan lain sebagainya.
“Ada beberapa hal, seperti masalah jumlahnya, beberapa lahan sawit yang masuk hutan lindung dan kawasan gambut. Akan kita benahi, ini harus dicari solusinya kan, tidak boleh dibiarkan seperti ini,” jelasnya.
Ada beberapa permasalahan di sektor kelapa sawit, dan ada 5 – 6 kriteria yang harus dipenuhi oleh para pemangku kebijakan.
Dikatakan, menurut Bank Dunia dan BPK sama angkanya, kira-kira 81 persen tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik mengenai jumlah luasan dan areanya, plasmanya dan lainnya.
"Sekarang kita sedang memenuhi kriteria tersebut, dan apa saja ketentuannya, nantinya ada lima orang menteri akan lapor kepada Presiden dan akan diadakan Ratas,” kata Menko Luhut.
Menjawab pertanyaan awak media mengenai pengaruh kampanye hitam perihal kelapa sawit, Menko Luhut menjawab hal tersebut cukup berpengaruh, namun pemerintah telah mempersiapkan diri dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan agar Indonesia tidak bergantung dengan pihak lain.
Presiden, katanya, nanti akan mengarahkan untuk melakukan studi lebih lanjut dan juga apa saja turunannya dan ini ditujukan supaya kita tidak bergantung dengan orang lain.
"Kebijakan kita juga bagus, seperti B20, B30 sampai dengan B100 sehingga dengan demikian kita tidak bergantung kepada Eropa saja. Kampanye hitam ini kan kita disangka deforestasi, tak benar itu, yang benar kita itu justru penghasil carbon credit di dunia. Sampai dengan saat ini masih pengaruh, tetapi kan sekarang kita sudah mengeluarkan kebijakan B30, dan Presiden sudah perintahkan untuk lanjut ke B50 dan lanjut ke B100,” kata Luhut.
Baca juga: Menperin: Lewat biodiesel Indonesia tidak perlu "mengemis" negara lain
Baca juga: Ini tekad Presiden Jokowi: Kita bisa buat biodiesel B100
Baca juga: Hingga Juli 2019, kebijakan B20 hemat devisa Rp23,6 triliun
