Jakarta (ANTARA) - Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) mendukung setiap langkah percepatan vaksinasi COVID-19 demi menuju herd immunity atau kekebalan kelompok.
ABJ memandang vaksinasi gotong royong individu atau dikenal juga dengan vaksinasi mandiri sangat tepat dilakukan.
Ilmar Ilyas menyatakan Kementerian Kesehatan (Kemkes) telah menyampaikan bahwa vaksinasi berbayar bersifat opsional.
Tujuannya dalam rangka memperluas dan mempercepat sekaligus mendekatkan akses untuk pelayanan vaksinasi. Tidak ada alasan untuk menolak sepanjang pelaksanaan vaksinasi berbayar mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
"Sudah terang-benderang disampaikan pemerintah bahwa vaksinasi gotong royong tidak wajib, dan tidak menghilangkan hak vaksinasi gratis bagi rakyat yang selama ini masih berjalan. ABJ dukung penuh setiap upaya percepatan vaksinasi agar kita mencapai herd immunity," kata Ilmar.
Ilmar menilai para pihak yang menolak tampaknya belum memahami secara komprehensif maksud dan tujuan vaksinasi mandiri. Tidak tertutup kemungkinan ada motif politik atas penolakan tersebut.
Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat tidak berprasangka buruk sehingga menimbulkan ekses negatif bagi upaya penanganan COVID-19.
Baca juga: Kemenkes: Vaksinasi individu tak hilangkan vaksin gratis
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, kata dia, telah menekankan vaksinasi gotong royong oleh perusahaan juga gratis. Artinya, pekerja sama sekali tidak dipungut biaya.
Dikatakan pula bahwa vaksinasi gotong royong harus dibedakan dengan vaksinasi mandiri.
Menurut Ilmar, perusahaan pun bisa saja membayar vaksinasi mandiri untuk pekerja. Hal itu yang belum dipahami segelintir kelompok yang menolak vaksinasi mandiri.
"Intinya, makin banyak warga yang divaksin maka akan segera terbentuk herd immunity. Relawan ABJ berharap kita tidak perlu ribut-ribut, gaduh-gaduh soal vaksinasi ini gratis atau berbayar karena yang terpenting kita divaksin. Hilangkan prasangka buruk," ucap Ilmar.
Ilmar menuturkan bahwa BUMN terlebih Kimia Farma mempunyai jaringan klinik dan tenaga kesehatan yang cukup signifikan di Indonesia.
Sebagaimana dijelaskan Menteri BUMN, jaringan apotek Kimia Farma mencapai 1.300 unit, bahkan dilengkapi dokter dan tenaga kesehatan. Hal itu membuktikan vaksinasi mandiri sudah melalui kajian mendalam.
"Banyak juga mungkin mereka yang berkemampuan, mau vaksinasi terus bayar sendiri. Malah bagus untuk mempercepat herd immunity, semua ramai-ramai sadar pentingnya vaksinasi. Hentikan perdebatan yang tidak produktif soal vaksinasi ini. Habis energi bangsa," kata Ilmar.
Ilmar juga mencontohkan proses PCR berbayar yang menjadi pilihan selama ini tetap dilakukan dan tidak pernah dipolemikkan meski biayanya mahal.
"Ada yang sanggup bayar 'kan enggak masalah. Ini sekarang begitu soal vaksinasi jadi ribut, 'kan aneh. Kecuali vaksin gratis dihentikan, atau vaksin berbayar yang dijadikan prioritas oleh pemerintah," ujarnya.
Baca juga: Kelompok milenial dukung kehadiran vaksin gotong royong
