Wapres minta MPR tak terdisrupsi konflik kepentingan, politik praktis

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak terganggu dengan konflik kepentingan dan politik praktis yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"MPR RI harus memiliki peran sentral sebagai pengawal persatuan dan kesatuan bangsa, agar tetap terjaga dan tidak terdisrupsi oleh konflik kepentingan dan manuver politik praktis," kata Wapres saat menyampaikan pidato pada acara peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-76 MPR secara virtual dari Jakarta, Rabu.

Gangguan konflik kepentingan dan manuver politik praktis di kalangan MPR tersebut, lanjut Wapres, hanya akan melemahkan kekuatan, persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Sebagai lembaga negara yang mengemban amanat konstitusi, MPR harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada generasi mendatang, kata Wapres.

Baca juga: Bamsoet harap Presiden hadir dalam Hari Konstitusi dan HUT MPR

Baca juga: MPR: Hari Konstitusi momentum realisasikan cita-cita kemerdekaan

"Semua yang diputuskan sebagai pengemban amanat konstitusi akan menjadi bagian dari tonggak sejarah perjalanan bangsa dan harus kita pertanggungjawabkan kepada generasi mendatang, selain juga kepada Allah," ucapnya menjelaskan.

Dengan tanggung jawab yang besar dan tantangan yang tidak ringan tersebut, MPR harus mampu membuktikan sebagai negarawan sejati yang mewariskan karya dan legacy antargenerasi, ujarnya menegaskan.

Wapres juga mengucapkan selamat HUT Ke-76 MPR dan Hari Konstitusi yang diselenggarakan sebagai momentum untuk menggelorakan kembali semangat juang sebagai Indonesia kuat dan bersatu.

"Peringatan hari bersejarah ini juga sekaligus sebagai pengingat bagi seluruh bangsa, agar kembali kepada konstitusi sebagai rujukan dan panduan bernegara. Pancasila dan UUD 1945 adalah panduan dalam menghadapi ujian berat yang saat ini kita alami," tuturnya.