Jakarta (ANTARA) - Pengamat Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyampaikan bahwa Panglima TNI perlu mewaspadai meningkatnya intensitas ketegangan di Laut China Selatan (LCS) yang akan mempengaruhi dinamika pertahanan dalam negeri.
Simon memperkirakan bahwa ketegangan di Laut China Selatan akan terus terjadi, utamanya setelah Amerika Serikat bersama Inggris dan Australia membangun pakta aliansi AUKUS (Australia, United Kingdom, dan United States).
Situasi tersebut, ujar dia, perlu diwaspadai oleh TNI dengan cara yang sama pula, yaitu meningkatkan diplomasi militer dengan mempersiapkan senjata, personel, dan meningkatkan intensitas operasi patroli di kawasan LCS.
“Tidak hanya domain laut, tetapi juga udara dan darat harus diperkuat intensitas operasinya. Ini tantangan bagi Panglima TNI terpilih,” ujar dia pula.
Di samping peralatan, personel, dan intensitas operasi, TNI perlu mempersiapkan strategi diplomasi militer dengan cara bersinergi dan kolaborasi dengan semua komponen bangsa, baik lembaga negara maupun masyarakat.
Baca juga: Malaysia sejalan isu Laut China Selatan diselesaikan secara diplomatik
Baca juga: AUKUS "point of no return" geopolitik Indo-Pasifik
Secara otomatis, karena pengaruh LCS, negara ini menjadi wilayah proxy antara China dan AUKUS. Dampak dari konflik tersebut dapat melebar pada intervensi politik, ekonomi, dan sosial.
“Aspek-aspek di luar medan pertempuran ini harus lebih diwaspadai,” kata Simon.
Ia meyakini bahwa China dan AUKUS akan semakin gencar dalam melakukan serangkaian lobi kepada Indonesia untuk memperkuat pengaruhnya. Pemerintah Indonesia harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan nasional, yakni memperkuat ekonomi, menegaskan posisi politik di kawasan, dan memperluas dampak positif bagi masyarakat.
“Tapi, di sisi lain, adalah tugas TNI untuk mewaspadai potensi gangguan dan ancaman yang ditimbulkan dari kerja sama dengan kedua belah pihak,” kata Simon lagi.
Layaknya sebuah wilayah proxy, berbagai kepentingan akan bersinggungan melalui kerja-kerja intelijen oleh kedua belah pihak, kata dia. Tidak menutup kemungkinan, skenario operasi seperti pelemahan negara, disintegrasi wilayah, dan disintegrasi sosial dilakukan terhadap Indonesia, ujarnya pula.
Selain tantangan dari luar negeri, kata dia, dari dalam negeri tantangan yang dihadapi TNI juga tidak kalah besar. Status pandemi COVID-19 diyakini akan berakhir paling lambat pada 2023. Berbagai persoalan yang ditinggalkan juga tidak kalah besar. Ketimpangan ekonomi dan transformasi digital yang lebih cepat berpotensi menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
“TNI perlu mengantisipasi dan mewaspadai potensi gejolak itu supaya tidak bereskalasi,” kata Simon lagi.
Baca juga: China ajak Indonesia, negara di LCS kerja sama iklim dan maritim
Baca juga: Malaysia sepakat dengan Indonesia tentang atasi persoalan Myanmar
