Jakarta (ANTARA) - Indonesia dikenal memiliki sumber daya laut melimpah, baik ikan maupun biota laut lainnya.
Namun, tidak sedikit penelitian dan juga laporan-laporan media mewartakan adanya ancaman terhadap eksploitasi penangkapan berlebihan sehingga berdampak pada habitatnya yang kian berkurang.
Alhasil, diperlukan upaya agar ada mekanisme penangkapan ikan di laut yang bisa mengatur agar keberlanjutan sumber daya laut itu terjaga.
Salah satu upaya itu terus dilakukan oleh Marine Stewardship Council (MSC), sebuah organisasi nirlaba internasional yang menetapkan standar berbasis sains dan diakui secara global terhadap penangkapan ikan serta keterlacakan makanan laut yang berkelanjutan.
Dalam "Media OutReach" (https://riaugreen.com/view/MediaOutReach/57479/Marine-Stewardship-Council) disebutkan lautan adalah bagian penting dari kehidupan manusia di planet bumi.
Laut menyediakan sumber protein utama bagi lebih dari 3 miliar orang dan ada jutaan orang yang menggantungkan hidupnya pada perikanan.
Namun, lautan berada di bawah ancaman, di mana 34 persen perikanan global telah ditangkap di luar batas berkelanjutan, dan tren ini terus memburuk.
MSC selama lebih dari 20 tahun, telah mengatasi masalah penangkapan ikan yang berlebihan dengan mendorong orang untuk mengubah perilaku mereka saat membeli makanan laut, melalui program sertifikasi dan pelabelan.
Kolaborasi mitra internasional termasuk ilmuwan, LSM, regulator perikanan, perusahaan makanan laut, pengecer, dan restoran bekerja sama untuk memastikan makanan laut itu alami, lezat, dan yang utama adalah berkelanjutan.
Di Indonesia sendiri, menurut Direktur MSC di Indonesia Hirmen Syofyanto, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pemangku kepentingan terkait lainnya terus mengembangkan Program Perbaikan Perikanan (Fisheries Improvement Project (FIP).
Program ekolabel dan sertifikasi MSC mengakui dan menghargai praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan membantu menciptakan pasar makanan laut yang lebih berkelanjutan.
"Program MSC mendapat pengakuan dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai prasarana kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDGs) 14," kata Hirmen Syofyanto.
Di antaranya, melalui upaya menghentikan perikanan berlebih, mengembalikan stok ikan, menjaga ekosistem dan mengurangi perikanan ilegal, tidak tercatat dan tidak teregulasi.
SDGs merupakan Agenda Pembangunan Global Tahun 2030 yang telah menjadi komitmen dari semua negara di dunia dan disahkan pada tanggal 25 September 2015, di Markas (PBB) di New York, Amerika Serikat.
Saat itu, 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs mewakili Indonesia.
Kesadaran jaga laut
Lantas, apa manfaat jika ikut dalam program sertifikan ekolabel MSC?
Ketua Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari dalam webinar Hari Ikan Nasional (Harkannas 2021) bertema "Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Nasional untuk Ketahanan Pangan", Selasa (16/11) 2021 yang digelar KKP memberikan contoh penerapan sertifikat ekolabel MSC.
Selain menjaga keberlanjutan, sertifikasi tersebut juga untuk meningkatkan sekaligus membuka akses pasar secara global agar dapat bersaing dengan negara lain.
Ia merujuk data 71 persen konsumen makanan laut dunia menginginkan produk perikanan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Selain itu, 65 persen konsumen perikanan percaya bahwa mereka harus mengonsumsi ikan yang berasal dari perikanan berkelanjutan.
Ia mengungkap, 56 persen konsumen seafood dunia mau membayar lebih untuk makanan laut yang tersertifikasi dari perikanan berkelanjutan.
Sedangkan wakil industri perikanan lainnya, yakni Factory Manager Harta Samudera, Sarah Hutapea mengaku mendapat banyak manfaat setelah mengantongi sertifikasi perikanan berkelanjutan.
Ia menjelaskan manfaat tersebut di antaranya permintaan ekspor meningkat dan harga jual yang lebih baik.
Manfaat lainnya adalah terbangun kesadaran mitra perusahaan dalam menjaga laut bagi generasi mendatang.
Artinya, bukan hanya produk dan lingkungan yang terjaga, tapi pada proses tersebut ada hak-hak dan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan mulai dari nelayan hingga pekerja pabrik yang terpenuhi.
Sehingga tak hanya tercapai perikanan yang berkelanjutan, usaha kami juga bisa berlanjut. Dan lewat usaha ini bisa menghasilkan dampak yang baik bagi lingkungan, bagi nelayan, pekerja pabrik dan semua yang terhubung dengan usaha ini.
Dukungan Indonesia
Indonesia sendiri dalam forum dunia sidang dua tahunan Committee on Fisheries (COFI) ke-34 yang digelar daring Badan Pangan dan Pertanian PBB (Agriculture Organization/FAO) pada 1-5 Februari 2021 menyatakan dukungan pada pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Dalam taklimat media KKP, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam sidang itu menyatakan komitmen dimaksud.
Indonesia mendukung adopsi Declaration for Sustainable Fisheries and Aquaculture yang diharapkan ke depan dapat mendukung pencapaian ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan dari sektor perikanan.
Ia menyatakan perikanan skala kecil menjadi penopang aktivitas perikanan di Indonesia yang mencapai sekitar 90 persen, tidak hanya subsektor perikanan tangkap namun juga budi daya.
Pihaknya akan turut membahas itu untuk memperkuat usaha perikanan tangkap skala kecil agar lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan mengingat potensi sumber daya ikan Indonesia yang luar biasa.
Kini, dengan fakta semacam itu, maka kebutuhan akan bisa meraih sertifikasi ekolabel global perikanan, tidak saja berdimensi ekonomi, namun lebih jauh adalah untuk melindungi dan menjaga laut Indonesia sehingga akan lestari.
