Purwokerto (ANTARA) - Proses konstruksi sosial yang hidup di tengah masyarakat telah membentuk makna bahwa gender sebagai istilah yang membedakan identitas antara perempuan dan laki-laki. Kecenderungan ini pada akhirnya menimbulkan perbedaan antara konsep seks dan gender.
Sementara gender tidak menitikberatkan pada hal permanen, misalkan tentang maskulin atau feminin. Bahkan konstruksi sosial ini juga menimbulkan berbagai isu yang berhubungan dengan pelabelan, subordinasi hingga marginalisasi.
Kekinian, berbagai isu mengenai kesetaraan gender memang menjadi sangat menarik untuk diperbincangkan mengingat masyarakat Indonesia masih hidup di tengah budaya patriarki. Lagi-lagi, budaya ini dibentuk oleh konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemilik kekuasaan utama.
Implikasi dari budaya patriarki tersebut pada akhirnya mendorong adanya kecenderungan yang menempatkan posisi sosial laki-laki menjadi lebih tinggi dari perempuan. Hal ini terkait erat dengan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki.
Posisi dominan laki-laki itu, misalkan saja, masih tercermin dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadikan ruang publik sebagai ruang laki-laki sedangkan ruang perempuan dianggap berada di ruang domestik.
Kendati demikian pada saat ini anggapan tersebut tidak lagi bersifat mutlak karena pada kenyataannya makin banyak perempuan yang teremansipasi dan berkontribusi dalam pembangunan kendati jumlahnya masih belum berimbang. Namun pencapaian ini telah memperkuat bingkai program kesetaraan gender yang terus digaungkan.
Narasi inilah yang menjadi bahasan utama dalam wawancara virtual yang diselenggarakan Kantor Berita Antara biro Jawa Tengah dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap tanggal 8 Maret.
Ganjar mengingatkan bahwa Hari Perempuan Internasional atau "International Womens Day" tahun 2022 ini mengangkat tema #BreakTheBias yang mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program kesetaraan gender.
Baca juga: Ganjar Pranowo ajak perempuan berani berkontribusi
Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, strategi pengarusutamaan gender terus diperkuat, bahkan program tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam pemerintahan. Pemprov Jateng terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi mengenai program kesetaraan gender kepada seluruh masyarakat.
Gubernur menginginkan masyarakat di Jawa Tengah terus teredukasi dan makin memahami mengenai pentingnya kesetaraan gender, bahwa perbedaan gender itu tidak menjadi masalah, namun ketidakadilan gender tidak boleh sampai terjadi.
Dia juga mengingatkan bahwa dalam konstruksi sosial, laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Bahwa perempuan melahirkan dan menstruasi itu memang menjadi kodrat, namun terkait dengan kegiatan mengurus anak, memasak, mengepel lantai dan pekerjaan domestik lainnya, itu bukan hanya menjadi urusan yang menjadi ranah perempuan semata. Melainkan menjadi peran bersama antara laki-laki dan perempuan.
Edukasi yang terus diperkuat juga diperlukan agar masyarakat makin memahami bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengisi program pembangunan. Bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi sumber daya yang setara yang bisa saling mengisi ruang dalam pembangunan.
Komitmen untuk memperkuat strategi pengarusutamaan gender di Jawa Tengah rupanya tidak terlepas dari pendidikan yang didapat Ganjar Pranowo dari keluarga sejak dirinya masih berusia sangat muda. Sang ibunda selalu mengajarkan ganjar untuk bisa mandiri dan membantu pekerjaan rumah. Bahwa laki-laki juga bisa memiliki peran dalam urusan domestik.
Pendidikan dari keluarga melekat di pemikirannya dan tetap terbawa saat dirinya menjadi orang nomor satu di Jawa Tengah. Dia meyakini bahwa perempuan juga bisa menunjukkan peran mereka dalam pembangunan serta dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
Pihaknya juga terus mendorong perempuan untuk duduk di kursi strategis di pemerintahan, seperti beberapa kepala dinas di lingkungan Pemprov Jateng dijabat oleh perempuan.
Tidak sampai di situ, edukasi melalui berbagai "platform" media sosial juga digencarkan guna melengkapi edukasi secara konvensional. Kendati demikian, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk proaktif mencari informasi mengenai program kesetaraan gender di media massa, di media sosial dan berbagai jalur informasi lainnya.
Pemprov Jateng berharap program kesetaraan gender di wilayah Jawa Tengah akan makin sukses dengan adanya peran aktif dan dukungan dari seluruh masyarakat.
Baca juga: KPPPA: Pelibatan perempuan cukup penting dalam pengambilan keputusan
Wujudkan Kesetaraan
Sosiolog dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Tri Wuryaningsih, M.Si yang juga hadir dalam wawancara virtual yang diselenggarakan Kantor Berita Antara biro Jawa Tengah menambahkan bahwa pemerintah memang harus terus memperkuat strategi pengarusutamaan gender di berbagai lini sebagai bagian dari program pembangunan nasional.
Strategi pengarusutamaan gender, menurutnya, diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pasalnya, hal tersebut merupakan bagian penting dari program pembangunan yang responsif gender.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Unsoed tersebut mengatakan strategi pengarusutamaan gender dapat diperkuat melalui kebijakan dan program yang memperhatikan berbagai aspek termasuk permasalahan kaum perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai sektor.
Pembangunan yang responsif gender, berarti pembangunan yang memiliki konsep dalam mendorong dan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan dapat memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama.
Karenanya strategi ini sangat penting guna mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan efektif oleh seluruh penduduk, baik kaum perempuan, laki-laki, anak perempuan maupun anak laki-laki.
Melalui tema Hari Perempuan Internasional #BreakTheBias dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program kesetaraan gender.
Tema tersebut, menurutnya, dapat diartikan bahwa hingga saat ini persoalan bias gender masih berlangsung di tengah masyarakat. Sehingga pelabelan negatif, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan masih terjadi.
Jika melihat kondisi tersebut, maka memang komitmen dari pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai program kesetaraan gender guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.
Tapi harus juga diingat, bahwa perempuan juga harus memiliki kesadaran kritis dan bergerak secara kolektif serta sistemik guna meminimalisir berbagai ketidakadilan
Baca juga: Sosiolog: Strategi pengarusutamaan gender perlu terus diperkuat
Baca juga: KPPPA: Setara gender faktor penting wujudkan pembangunan berkelanjutan
