Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memutakhirkan data-data dalam Pendataan Keluarga 2021 (PK21) yang berbasis keluarga guna mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2021 menunjukkan, sebanyak 27,54 juta atau 10,14 persen penduduk Indonesia mengalami kemiskinan ekstrem. Namun, turun menjadi 26,50 juta jiwa atau 9,71 persen pada September 2021.
Baca juga: Moeldoko tekankan peran pemda dalam penghapusan kemiskinan ekstrem
Presiden RI Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan BKKBN untuk menyiapkan pendataan keluarga sebagai data dasar program penghapusan kemiskinan ekstrem.
Teguh mengatakan pemutakhiran perlu melalui berbagai rangkaian, seperti melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi, dan mendata keluarga baru yang belum ada di dalam PK21.
Data-data yang didapat berasal dari kunjungan rumah yang dilakukan melalui wawancara atau mengobservasi keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (PK21). Selain untuk memberantas kemiskinan ekstrem, data juga digunakan untuk mempercepat penurunan kekerdilan pada anak (stunting).
Pemutakhiran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi keluarga terkini, sesuai kondisi di lapangan yang akan dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal BKKBN sebagai acuan perencanaan, intervensi maupun pemantauan dan evaluasi program pembangunan pemerintah.
Teguh berharap semua pihak pengelola data benar-benar mempersiapkan diri untuk menyiapkan pengorganisasian di lapangan.
“Data PK21 sebagai backbone data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan stunting. Tantangan bagi BKKBN adalah meningkatkan kualitas data serta cakupannya, yang akan terus kita perbaiki terutama pada saat pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 pada Agustus nanti,” ujar dia.
Baca juga: UNDP: Krisis biaya hidup picu peningkatan kemiskinan ekstrem di dunia
Baca juga: 135.345 penduduk DKI Jakarta tergolong miskin ekstrem
Deputi I Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Andi Megantara mengatakan data BKKBN punya informasi lengkap terkait karakteristik sosial maupun ekonomi keluarga, yang dapat digunakan sebagai alternatif pengembangan dan pemeringkatan kesejahteraan, untuk mengidentifikasi kelompok kemiskinan ekstrem.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rachman Arief Dienaputra mengaku tak ada kementerian/lembaga selain BKKBN yang bersedia memberikan data kemiskinan meski memilikinya.
“Hanya BKKBN yang memiliki data dan mau memberikan dan setelah diolah, data ini berkualitas dan bisa digunakan (jadi acuan),” kata Rachman.
