Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Keketuaan atau Chairmanship Indonesia di ASEAN pada 2023 mendatang dapat menjadi momentum menurunkan tensi politik dunia.
Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia sebagai negara merdeka harus ikut bertanggung jawab menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Ia menyebutkan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN akan membahas terkait pemulihan pembangunan kembali, ekonomi digital, dan keberlanjutan yang relevan dengan tantangan ekonomi dan geopolitik saat ini.
“Kita akan terus mendukung dan mendorong agar kerja sama ASEAN tidak hanya terkait pembahasan kebijakan yang besar, tetapi juga mencakup dukungan dan afirmasi terhadap pelaku ekonomi terutama pelaku ekonomi berskala kecil,” katanya.
Indonesia juga perlu memaksimalkan manfaat globalisasi termasuk sebagai anggota ASEAN dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), apalagi penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 309 juta pada 2045 mendatang.
Karena itu, pemerintah terus memperbaiki infrastruktur kesehatan dan pendidikan Indonesia dengan mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun untuk sektor pendidikan.
“Dengan mayoritas penduduk usia muda yang tinggal di perkotaan nantinya, Indonesia membutuhkan perencanaan ke depan yang disiapkan dari hari ini. Kita tidak bisa menjadi negara maju kalau tidak melakukan pekerjaan rumah membangun SDM, infrastruktur, birokrasi, dan transformasi ekonomi,” ucapnya.
Baca juga: Menkeu ASEAN+3 perkuat kerja sama regional untuk hadapi risiko global
Baca juga: Menkeu: Implementasi reformasi struktural masih jadi pekerjaan rumah
Baca juga: Sri Mulyani: Tantangan ekonomi RI ke depan berasal dari eksternal
