Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan berada di bawah 3 persen yaitu 2,8 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Prediksi Febrio tersebut lebih rendah dibandingkan pagu yang telah ditetapkan untuk defisit APBN tahun ini yaitu Rp840,2 triliun atau 4,5 persen dari PDB serta lebih rendah dari perkiraan pemerintah pada Juli yaitu sebesar 3,92 persen dari PDB.
Sementara itu realisasi defisit per Oktober 2022 baru sebesar Rp169,5 triliun atau 0,91 persen dari PDB.
“Kita melihat sangat besar peluang defisit bisa di bawah 3 persen. Arahnya sangat baik, terakhir 0,91 persen. Kita on track defisit lebih rendah dari yang diprediksi di awal,” jelasnya.
Febrio menuturkan Indonesia memiliki arah yang sangat baik untuk mencapai defisit di bawah 3 persen bahkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara yang baik ini juga akan menjadi modal untuk tahun depan.
Terlebih lagi, target penerimaan pajak pun telah melampaui target Rp1.485 triliun yaitu sebesar Rp1.580 triliun per Selasa (6/12) dan belanja negara hingga Oktober 2022 terserap Rp2.351,1 triliun atau 75,7 persen dari target sebesar Rp3.106,4 triliun.
Ia berharap realisasi belanja tahun ini bisa seperti rata-rata penyerapan belanja negara pada tahun-tahun sebelumnya yaitu di atas 95 persen sehingga berdampak terhadap indikator dan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, ia mengatakan untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2022 diperkirakan antara berada sedikit di bawah 5 persen hingga 5 persen karena dipenuhi dengan lebih banyak tantangan dibanding kuartal III.
“Kuartal IV memang agak menantang dibanding kuartal III yang sangat baik. Di kuartal IV ini kita juga ada base effect dibandingkan tahun lalu yang cukup tinggi di 5 persen,” jelasnya.
Meski demikian, Febrio optimistis pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2022 masih mampu menyentuh 5,2 persen bahkan sedikit lebih tinggi.
“Untuk 2022 memang cukup solid, tantangan kita sekarang yang sedang kita siapkan adalah justru 2023. Kita berharap bisa terus mengantisipasi dan melakukan kebijakan yang kondusif untuk perekonomian kita,” tegasnya.
