Stafsus Presiden: Isu keretakan Jokowi-Prabowo upaya adu domba

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Juri Ardiantoro menyatakan bahwa isu keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan upaya adu domba yang sengaja dirancang untuk mengganggu keberlanjutan pemerintahan.

Juri Ardiantoro melalui keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan spekulasi tersebut hanya akan menciptakan ketidakstabilan dan merusak fokus pada agenda pemerintah yang sedang berlangsung.

"Jika ada upaya mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih saat ini retak adalah upaya mengganggu agenda keberlanjutan pemerintahan,” katanya.

Juri mengatakan adu domba tersebut dirancang dengan merangkai berbagai informasi, peristiwa, dan kejadian yang terjadi belakangan ini, kemudian menyimpulkan dengan nada yakin bahwa telah terjadi keretakan.

Juri menjelaskan bahwa fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini adalah meletakkan pondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.

Menurut Juri, Presiden Joko Widodo memberikan tempat dan kesempatan yang luas bagi Prabowo yang merupakan Presiden Terpilih untuk menyusun agenda-agenda strategis untuk menjalankan visi dan misinya demi keberlanjutan pemerintahan.

“Dimana letak keretakannya? Itulah yang menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden Terpilih tegas menampik berbagai spekulasi, rumor, bahkan upaya-upaya politik yang bertujuan mengadu domba dengan Presiden Joko Widodo," katanya.

Juri menambahkan politik adu domba merupakan politik usang yang sangat tidak disukai oleh masyarakat Indonesia.

"Jadi, berhentilah membangun narasi dan spekulasi yang bersifat pecah belah kita sebagai bangsa,” katanya.

Sebelumnya di penutupan Kongres PAN, Sabtu (24/8), Prabowo menanggapi isu keretakan dengan Presiden Jokowi. Ia menyebut isu tersebut sebagai upaya adu domba dan mengaku tidak mempermasalahkan hal itu.

Ia meminta agar tidak ada lagi penggunaan metode adu domba dan menegaskan bahwa intelijen harus digunakan untuk kepentingan bangsa, bukan untuk memata-matai lawan politik.