BPJS Kesehatan catat 3,4 juta warga Jambi sudah terlindungi JKN

Jambi (ANTARA) - BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 3,4 juta warga Jambi tercatat sudah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jambi Shanti Lestari di Jambi, Rabu, mengatakan cakupan kepesertaan sudah mencapai 91,03 persen dari jumlah penduduk Provinsi Jambi 3,7 juta orang (data semester dua 2023).

"Artinya, ada 337.401 masyarakat Provinsi Jambi yang belum terdaftar mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan," katanya.

Dari 91,03 persen masyarakat yang telah terdaftar jaminan kesehatan itu, baru 65,49 persen yang aktif atau berkisar 2 jutaan. Sekitar satu juta peserta terdaftar tersebut tercatat sebagai peserta tidak aktif.

Terkait hak itu, pihaknya menargetkan capaian Universal Health Coverage (UHC) 2024 sebesar 98 persen dan keaktifan peserta ditargetkan 75 persen.

Shanti menegaskan optimistis hingga akhir tahun target UHC dan keaktifan peserta akan terpenuhi.

Dalam merealisasikan target, dia menegaskan butuh kerja sama dengan pemerintah daerah hingga pihak swasta.

Dia menegaskan agar badan usaha dari besar sampai mikro untuk mendaftarkan pegawai pada program JKN.

"Tersisa tiga bulan lagi kita sama-sama mohon dukungan untuk bisa membantu advokasi pemerintah daerah masing-masing untuk mendorong kalau bisa tahun ini sudah bisa UHC  sampai 98 persen, " kata dia.

Dari lima kabupaten yang berada dalam wilayah kantor BPJS Kesehatan Cabang Jambi, saat ini hanya Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjadi PR dalam capaian UHC.

Untuk wilayah lainnya yaitu Kota Jambi, Batanghari dan Tanjung Jabung Barat sudah mencapai UHC. Sedangkan Kabupaten Muaro Jambi sedang proses UHC ditargetkan tercapai 1 Oktober 2024.

"Kami sedang menunggu data dari pemerintah kabupaten untuk UHC 98 persen," katanya.

Sementara itu, untuk pencapaian UHC di Tanjung Jabung Timur membutuhkan dorongan kuat untuk pencapaian cakupan kepesertaan.

Shanti mengatakan pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan pemkab untuk melakukan peningkatan UHC dengan berbagai cara, salah satunya mendorong perusahaan swasta terlibat dalam pendaftaran kepesertaan masyarakat setempat melalui bantuan CSR.*