Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto karena petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program itu belum diterbitkan pemerintah pusat.
Walaupun belum ada juknis program MBG, menurut dia, semua pihak yang terlibat harus bersiap bahwa program andalan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu sudah dapat dilaksanakan mulai 1 Januari 2025.
"Kita menunggu arahan dari pemerintah pusat, DPR RI tentu juga akan proaktif bersama mitra-mitra kerja kami untuk memastikan bagaimana juknisnya," kata Rifqinizamy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Pada masa reses akhir tahun 2024, Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja untuk melihat simulasi program Makan Bergizi Gratis. Salah satunya, dia mengapresiasi kinerja Pemprov Sumsel melalui Dinas Pendidikan yang melaksanakan simulasi tersebut di SMK Negeri 2 Palembang.
“Siswa-siswi menyambut dengan baik dan kita lihat, exercise dengan Rp10.000 per paket per siswa itu cukup memenuhi kebutuhan dan selera siswa,” kata dia.
Di samping itu, dia berharap UMKM lokal termasuk kantin-kantin sekolah bisa diberdayakan untuk program tersebut. Karena jika tidak maka pelanggan kantin-kantin di sekolah itu justru akan berkurang.
"Karena siswa-siswi kita pada jam istirahat akan dikasih makan gratis, mereka mungkin ke kantinnya tinggal sedikit, itu justru bisa diberdayakan agar tidak ada yang dirugikan dari program makan bergizi gratis ini,” kata dia.
Dia pun memastikan Komisi II DPR RI bakal berkomitmen untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Mudah-mudahan ini bagian dari gotong-royong kita sebagai sebuah bangsa,” katanya.
