Jambi (ANTARA) - Guru Besar Olahraga Universitas Jambi Prof DR Sukendro M Kes AIFO mendukung Gubernur Jambi terpilih menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat.
"Saya juga sebagai Ketua Umum Pengurus provinsi (Penprov) Petanque akan mendorongan majunya Gubernur Jambi Al Haris pada pemilihan Ketua KONI Provinsi Jambi yang di jadwalkan pada Februari tahun depan," kata Sukendro di Jambi, Selasa.
Prof DR Sukendro yang juga sebagai tenaga ahli Gubermur Jambi itu memiliki alasan mendukung Gubernur Jambi sebagai Ketum KONI karena gubernur akan lebih bermartabat untuk mengurus dan memajukan olahraga prestasi Jambi pada empat tahun ke depan.
"Lebih baik pak Gubernur yang jadi ketua, agar marwah olahraga Jambi bisa terangkat kembali seperti di era kepemimpinan Gubernur Jambi almarhum Zulkifli Nurdin dan almarhum Abdurrahman Sayuti dimana Jambi bisa meraih prestasi nasional di PON sebelumnya berada di peringkat 10 besar nasional," katanya.
Prestasi olahraga Jambi saat gubernurnya menjadi Ketum KONI pada PON XII tahun 1993 di Jakarta hingga ke PON XVI tahun 2004 di Palembang menduduki peringkat 10 besar nasional. Menurutnya, ini bukti bahwa jika gubernur dijadikan ketua umum maka marwah olahraga Jambi bisa diukir kembali.
"Saya optimis dengan ada UU Keolahragaan yang baru No 11 tahun 2022, dimana pejabat publik termasuk kepala daerah sudah diperbolehkan kembali menjadi ketua umum KONI, maka saya akan mendukung penuh pak gubernur terpilih dua periode Al Haris untuk bisa menjadi Ketum KONI Provinsi Jambi masa bakti 2025-2029," kata Prof DR Sukendro.
Gubernur sebagai kepala daerah bisa mengambil langkah baik agar olahraga Jambi bisa kembali bersaing dipentas nasional dan gubernur juga bisa menunjuk ketua hariannya untuk pelaksanaan di lapangan.
Sementara itu hal senada juga disampaikan oleh Ketua Harian Pengprov Persani Jambi Indra Sukma, pihaknya menyambut baik jika Gubernur Jambi menjadi Ketua KONI dan kita akan dukung dan memilih beliau.
Sedangkan mantan atlet Jambi, Olsen Tiger juga mendukung gubernur menjadi ketua umum KONI Jambi untuk empat tahun ke depan dan gubernur juga sebagai pengambil kebijakan dalam pendanaan olahraga.
"Prestasi itu berbanding lurus dengan dana atau anggaran, maka sangat cocok jika gubernur sebagai kepala daerah dan ketum KONI bisa menganggarkan dana pembinaan olahraga yang seimbang dengan peraihan prestasi atlet Jambi kedepannya," kata Olsen mantan atlet nasional cabang polo air itu.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memperbolehkan pejabat publik seperti gubernur, bupati hingga wali kota untuk menjadi pengurus atau menjadi Ketua Umum KONI
Meski sempat ada larangan pejabat publik menjadi pengurus KONI memang pernah diatur di dalam Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005. Dimana disebutkan bahwa pengurus KONI harus bersifat mandiri dan profesional serta tidak boleh dijabat oleh pejabat struktural atau pejabat publik.
Namun UU Nomor 3 Tahun 2005 tersebut telah direvisi menjadi UU Nomor 11 Tahun 2022 dimana dalam pasal 41 disebutkan bahwa jabatan publik dan jabatan struktural sudah dihapus, sehingga semua pengurus dapat dipilih oleh masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu Pengamat Olahraga DR Endarman yang juga Dosen Porkes Unja mengatakan banyak orang berdebat terkait wacana pengangkatan gubernur sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi.
Menurutnya, ini tergantung pada perspektif seseorang, ada berbagai perspektif yang mendukung dan menentang gagasan ini. Meskipun ada kemungkinan bahwa peran gubernur akan bermanfaat bagi pembinaan prestasi olahraga Jambi, ada juga risiko yang tidak dapat diabaikan.
Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, tulisan ini akan membahas aspek positif dan negatifnya secara objektif.
Dengan menjadi kepala daerah, gubernur memiliki akses langsung ke kebijakan dan anggaran pemerintah, yang memungkinkan mereka untuk membantu KONI dan pemerintah daerah bekerja sama lebih baik. Dengan menjadi ketua KONI, koordinasi ini dapat lebih efektif, yang memungkinkan program pembinaan dan pengembangan olahraga lebih terarah. Kebijakan anggaran yang lebih strategis juga dapat memberi prioritas dukungan keuangan, yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama untuk kemajuan olahraga.
Gubernur memiliki kemampuan untuk meningkatkan kredibilitas KONI di mata publik dan mitra kerja sama. Peluang kerja sama yang lebih besar dengan pemerintah pusat dan sektor swasta dapat muncul setelah gubernur menerima legitimasi. Ini sangat penting untuk mendukung acara olahraga besar seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan Pekan Olahraga Nasional (PON), yang keduanya membutuhkan bantuan logistik dan keuangan yang signifikan.
Namun, risiko konflik kepentingan merupakan salah satu tantangan besar yang harus dihadapi jika gubernur menjabat sebagai ketua KONI. Infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan adalah bidang utama tanggung jawab gubernur sebagai kepala daerah. Mungkin tidak efektif bagi gubernur untuk menjalankan tugas utamanya jika fokus nya terbagi antara tanggung jawab pemerintahan dan kepemimpinan KONI.
