Jambi (ANTARA) - Kota Jambi kembali mencetak sejarah baru. Dibawah duet kepemimpinan Wali Kota dokter Maulana dan Walil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Kota Jambi akan tercatat sebagai daerah pertama di Indonesia yang akan mengelola jaringan gas bumi secara mandiri.
Hal tersebut mengemuka saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU-red), antara PT. Pertagas Niaga dengan PT. Siginjai Sakti (Perseroda), bertempat di Griya Mayang, rumah dinas jabatan Wali Kota Jambi, Rabu sore (19/3/2025).
Penandatanganan antara BUMD milik Pemkot Jambi dan BUMN bidang energi gas tersebut, dilakukan oleh Presiden Direktur PT. Pertagas Niaga (PTGN) Toto Yulianto dengan Plt. Direktur PT. Siginjai Sakti (Perseroda) Sasli Rais, disaksikan secara langsung oleh Wali Kota Jambi dokter Maulana. Turut hadir dalam acara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi A Ridwan, Asisten II Sekda Kota Jambi Amirullah, Plt. Komisaris Siginjai Sakti H. Ridwan, VP Sourcing dan Operation PT. Pertagas Niaga Dicky Dermawan, Direktur PT. Jambi Indoguna Internasional Mudasir, serta jajaran Pemkot Jambi.
Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi bersih dan efisien. Dengan pengelolaan jargas diharapkan masyarakat di Kota Jambi dapat mengurangi ketergantungan pada gas LPG bersubsidi.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Kota Jambi mendapatkan akses energi yang lebih efisien dan terjangkau. Dengan pengembangan jaringan gas yang lebih luas, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada LPG subsidi, yang ketersediaannya sering terbatas dan harganya fluktuatif,” ujar Wali Kota Maulana.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran jargas akan memberikan banyak manfaat, termasuk kemudahan akses energi tanpa perlu repot membeli tabung gas, keamanan yang lebih terjamin, serta biaya yang lebih hemat dibandingkan LPG subsidi dalam jangka panjang.
"Dengan kerja sama ini, kita mendapatkan kuota sebanyak 100 ribu sambungan, kami berharap semakin banyak rumah tangga dan pelaku usaha yang dapat menikmati manfaat dari jaringan gas bumi ini yang tentunya lebih hemat dan ramah lingkungan," ungkapnya.
Maulana juga menjelaskan, bahwa sebelumnya sudah ada pertemuan dan kesepahaman antara PTGN dengan Pemerintah Kota Jambi, melalui BUMD Siginjai Sakti yang ingin mengembangkan jaringan gas secara mandiri di Kota Jambi.
"Kota Jambi ini punya potensi jaringan distribusi jargas, sebelumnya sudah ada sebanyak 13.268 sambungan rumah yang merupakan bantuan dari APBN. Dengan potensi gas yang besar itu, jika kita menunggu dana dari APBN, kemungkinan tidak akan bisa diakselerasi dengan cepat. Oleh karena itu Saya berinisiatif untuk membuka kerja sama dengan PT. Pertagas Niaga untuk pemenuhan kebutuhan jargas secara mandiri," jelasnya.
"Kita minta alokasi sebanyak 100 ribu sambungan rumah, yang nantinya akan dikelola oleh BUMD Siginjai Sakti. Alokasi ini bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Jambi, untuk bisa mengakses kebutuhan dasar mereka yaitu gas di setiap rumah tangga. Sehingga masyarakat tidak khawatir tidak mendapat gas dan harganya lebih murah, yang sudah tentu akan mengurangi beban pengeluaran masyarakat," sambungnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT. Pertagas Niaga, Toto Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Jambi, karena menjadi daerah pertama di Indonesia yang akan mengelola jargas secara mandiri.
"Surprise dengan Kota Jambi, belum ada daerah yang berinisiatif untuk mengembangkan jargas secara mandiri. Kota Jambi bisa dijadikan piloting project di Indonesia. Bisnis migas adalah bisnis yang rigid secara aturan dan safety. Banyak aspek, namun kami yakin akan terlaksana dengan baik karena didukung pak Wali Kota dan jajaran," ungkapnya.
Alokasi jargas tersebut menurutnya akan diberikan oleh Kementerian ESDM, namun dirinya sangat optimis, alokasi itu akan disetujui dan direalisasikan segera oleh ESDM.
"Pengelolaan jargas mandiri sangat didukung oleh pemerintah pusat, karena pemerintah mendorong upaya pengurangan subsidi gas LPG. Langkah Kota Jambi akan di dukung oleh pemerintah pusat karena akan berdampak mengurangi belanja subsidi pemerintah untuk gas LPG. Prinsipnya dari Pertamina group akan support langkah ini," jelas Toto.
Ditempat yang sama, Plt Direktur Utama BUMD Siginjai Sakti, Sasli Rais, menjelaskan bahwa setelah penandatanganan MoU, langkah pertamanya adalah merencanakan, mendata, dan mengintegrasikan sistem jargas ini.
"Setelah MoU ini, kami segera memulai perencanaan teknis dan pendataan. Kami berharap, proyek ini bisa tuntas tahun ini dan berjalan dengan lancar," singkatnya.
Sebagaimana diketahui, jaringan gas kota didistribusikan langsung ke rumah tangga dengan sistem berlangganan secara bulanan, sama halnya seperti berlangganan air dengan PDAM dan listrik dengan PLN. Gas kota sendiri memiliki keunggulan sebagai energi yang aman, praktis dan hemat serta ramah lingkungan. Sifat gasnya memiliki berat lebih ringan daripada udara yang membuatnya lebih cepat menguap, sehingga resiko bahaya kebocoran bisa diminimalisasi.
Sekak tahun 2012 jaringan gas bumi perkotaan (City Gas) di Kota Jambi, telah mulai dibangun. Saat ini kondisi jargas di Kota Jambi berjumlah 13.268 sambungan rumah dengan kondisi 83 persen telah aktiv. Sisanya masih dalam tahap aktivasi.
Walaupun sempat menemui kendala diawal pembangunannya, saat ini jargas sudah menjadi alternatif sumber energi bersih dan ekonomis bagi masyarakat di Kota Jambi.
Pengelolaan jargas secara mandiri oleh BUMD Siginjai Sakti ini, juga diyakini akan berpotensi menambah PAD Kota Jambi, terutama jargas yang menyasar segmen komersil, perumahan, industri, perhotelan, dunia usaha, maupun masyarakat secara umum.
Langkah konkret menjalin kerja sama dengan PT Pertagas Niaga dalam pengelolaan jaringan gas di Kota Jambi ini menunjukkan komitmen Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza untuk terus berkomitmen menghadirkan solusi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kota Jambi.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi bersih dan efisien. Dengan pengelolaan jargas diharapkan masyarakat di Kota Jambi akan mengurangi ketergantungan pada gas LPG bersubsidi.
