Bandarlampung (ANTARA) - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek membenarkan pihaknya melaporkan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Polda Lampung.
"Laporan tersebut disampaikan setelah pihak rumah sakit beberapa kali menerima ancaman dan permintaan jatah proyek pembangunan oleh oknum LSM tersebut," kata Direktur RSUD Abdul Moeloek, Imam Ghozali, dalam konferensi pers di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan bahwa kasus tersebut telah memasuki ranah hukum di Polda Lampung dan RSUD Abdoel Moeloek saat ini menyerahkan perkara tersebut ke kuasa hukumnya.
"Karena peristiwa ini sudah masuk ke ranah hukum, jadi saya serahkan langsung kepada kuasa hukum untuk memberikan penjelasan,” kata dia.
Kuasa Hukum RSUD Abdul Moeloek, Muhammad Fahmi Nirwansyah, menjelaskan bahwa dugaan pemerasan berawal dari adanya oknum LSM yang berulang kali menyebarkan informasi negatif terkait pelayanan rumah sakit melalui media.
“Mereka selalu menyampaikan narasi yang mendiskreditkan rumah sakit dan disertai ancaman, bahkan meminta imbalan berupa persentase dari proyek pembangunan,” kata dia.
Menurut dia, permintaan tersebut tidak masuk akal karena nominalnya mencapai 10 hingga 20 persen dari nilai proyek.
“Ini jelas tidak wajar. Rumah sakit bukan lembaga yang bisa memberikan proyek untuk kepentingan pribadi. Proyek ini dari pemerintah untuk masyarakat,” kata dia.
Fahmi menambahkan, modus yang dilakukan terlapor berupa pengiriman surat kaleng, pemberitaan miring, hingga ancaman penyebaran isu negatif apabila permintaan mereka tidak dipenuhi.
"Ancaman itu, sudah terjadi berulang kali sejak Juli 2025. Seharusnya LSM itu menjadi penyeimbang antara masyarakat dengan pemerintah. Namun, dalam kasus ini, fungsi tersebut justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” kata dia.
Atas dasar itu, lanjut dia, Imam Ghozali selaku Direktur RSUD Abdul Moeloek melaporkan kasus tersebut ke Polda Lampung dengan dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.
"Meski begitu, pihak RSUD menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Kami percayakan semua kepada aparat penegak hukum. Saat ini proses sedang berjalan di Polda Lampung,” katanya.
Dia mengatakan bahwa langkah hukum yang diambil oleh pihak rumah sakit guna demi melindungi integritas dan pelayanan publik.
“Kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung dan tidak akan terpengaruh oleh upaya intimidasi,” katanya.
Sebagai informasi, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung pada Senin (22/9) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dua orang yang berstatus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dugaan pemerasan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Moeloek.
Kedua pelaku diketahui meminta proyek dengan fee 20 persen. Karena tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, pihak rumah sakit akhirnya menyerahkan uang tunai Rp20 juta yang kemudian dijadikan barang bukti dalam OTT.
