Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan proses pemulihan akses energi, mulai dari listrik, bahan bakar minyak (BBM), hingga LPG, di wilayah terdampak bencana di Sumatera terus menunjukkan perbaikan.
Ditemui usai memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, Bahlil menyatakan pemulihan layanan listrik di Sumatera Utara ditargetkan pulih secara bertahap mulai Jumat (5/12/2025) malam.
Khusus di Tapanuli Tengah, listrik sudah mulai aktif sejak Rabu (3/12/2025) malam, namun belum dalam kondisi optimal.
Sedangkan, di Sibolga, listrik telah menyala dengan baik sejak Rabu (3/12/2025) malam.
Sementara di Aceh, pemulihan listrik masih berlangsung setelah sejumlah menara transmisi penghubung Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun di beberapa kota di Aceh roboh akibat diterjang banjir.
Ia menargetkan proses normalisasi PLTMG Arun selesai pada Sabtu (6/12/2025).
Untuk BBM, Bahlil menyampaikan stok masih aman untuk persediaan selama 7-8 hari ke depan.
Tantangan utama terletak pada distribusi lantaran sejumlah akses darat terputus.
Maka, pemerintah mengalihkan penyaluran dengan menggunakan jeriken, mobil tangki, jalur laut, hingga jalur udara.
Meski sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kembali beroperasi, lanjut Bahli, antrean masih terjadi.
Menteri ESDM memutuskan untuk merelaksasi aturan penggunaan barcode di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga kondisi sepenuhnya pulih.
Dia mengaku telah menerima laporan dari Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu bahwa 60 persen penyaluran BBM di wilayahnya telah kembali normal.
Distribusi LPG juga berangsur membaik meski belum optimal, kata Bahlil. Penyaluran LPG untuk Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan dialihkan dari Sumatera Barat.
"Sumbar sekarang menjadi hub supaya semuanya bisa terdistribusi. Insya Allah kalau cuacanya baik, Jumat-Sabtu ini semua sudah bisa lebih membaik,” ujarnya.
Selain pemulihan energi, Bahlil menegaskan pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan yang diduga ikut mempengaruhi terjadinya banjir bandang.
Pemeriksaan dilakukan oleh tim evaluasi di Aceh dan Sumatera Utara.
Bahlil menyatakan akan melakukan penilaian dampak aktivitas tambang terhadap bencana usai menerima laporan dari tim evaluasi.
"Tetapi saya pastikan, kalau ada tambang atau izin usaha pertambangan (IUP) yang bekerja tidak sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku, kita akan memberikan sanksi tegas," kata Bahlil.
