Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dalam momentum Hari HAM Sedunia Ke-77, menyatakan keinginannya agar Indonesia dapat menjabat sebagai presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Hari ini, Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini, kami akan rebut presiden Dewan HAM PBB,” kata Pigai saat menyampaikan pidatonya dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia, di Jakarta, Rabu malam.
Dia mengatakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, persiapan perlu dilakukan sejak saat ini yang dimulai dengan mengarusutamakan nilai-nilai HAM. Menurut dia, dalam lima tahun ke depan, Indonesia perlu membangun penguatan HAM.
“Yang rusak, kita recover, perbaiki. Yang bagus, kita pertahankan, maintenance. Yang tidak ada, kita bangun. Lima tahun berikutnya akselerasi, sampai 2034. Lima tahun berikut, kita memengaruhi kawasan. Baru lima tahun terakhir, kita leading (memimpin) di tingkat dunia,” ujarnya.
Pigai mengatakan untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia tidak boleh tanggung-tanggung. Langkah itu, kata dia, dapat dimulai dengan menjadikan Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB.
Jabatan tersebut dinilai penting agar Indonesia dapat memprakarsai pembentukan kebijakan-kebijakan HAM yang selama ini belum ada. Dia menyoroti tidak adanya konvensi tentang HAM dan korupsi, HAM dan lingkungan, HAM dan pemilihan umum, hingga HAM dan pembangunan.
“Kalau kepemimpinan presiden Dewan HAM PBB ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan ketuk dan akan mengubah tatanan dunia. Pasti. Jadi, jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia, hari ini kita mulai, tapi harus bangun peradaban,” katanya.
Adapun peradaban yang dimaksud Pigai meliputi pengarustamaan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari tataran ontologi, epistemologi, hingga aksiologi.
Pigai menyebut ihwal presiden Dewan HAM PBB, telah dibicarakan dengan negara-negara sahabat, termasuk saat dirinya mengunjungi Komboja dan Laos, serta ketika Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyambangi Australia beberapa waktu lalu.
“Saya menyatakan Sudah saatnya Indonesia memimpin dunia. Karena apa? Kami, komunitas human rights ini, tahu, kalau presiden Dewan HAM PBB tongkat kepemimpinannya ada di kita, banyak konvensi yang kita akan hasilkan,” ujarnya.
