Jakarta (ANTARA Jambi) - Ekonom Umar Juoro menilai penentuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masih membingungkan karenanya harus dikoordinasikan di tingkat pemerintah pusat dan daerah.
"Kalau sekarang ini membingungkan karena ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Seharusnya bisa seperti di Malaysia yang menggabungkan antara pemerintah pusat dan daerah," kata Umar seusai diskusi bertajuk Paparan Ekonomi Politik di Jakarta, Kamis.
Menurut Umar, pengembangan kawasan ekonomi khusus di Kota Iskandar, Johor, Malaysia, dilakukan dengan seksama oleh pemerintah pusat dan daerah. Perdana menteri dan gubernur setempat adalah pihak yang memimpin pengembangan kawasan itu.
Sementara pekerjaan lainnya diserahkan kepada para profesional yang mempunyai reputasi nasional dan internasional untuk menjaga kepercayaan para investor yang menanamkan modal.
Umar juga menuturkan ada sejumlah hal yang harus diperhatikan untuk bisa menetapkan suatu kawasan menjadi KEK.
"Idealnya itu lokasi yang strategis, punya potensi yang jelas, infrastruktur yang mendukung serta kebijakan administrasi yang mampu memfasilitasi investasi," jelasnya.
Jika semua hal itu bisa dipenuhi oleh sejumlah daerah, Umar percaya akan adanya tambahan penerimaan negara sekaligus mendorong peningkatan ekspor.
"Kalau dikelola dengan baik, manfaatnya akan tinggi, seperti yang sudah jalan di Free Trade Zone di Batam. Sayangnya masalah Batam lebih banyak masalah institusional, sehingga hasilnya menurun," katanya.
Hingga saat ini, pemerintah tengah merencanakan evaluasi terhadap KEK untuk Sei Mangkei (Sumatera Utara) dan Tanjung Lesung (Banten) yang mengalami masalah pada pembebasan tanah.
Sejumlah daerah lain, seperti Palu di Sulawesi Tengah, serta Bitung di Sulawesi Utara itu digadang-gadang akan mendapat status sebagai KEK karena telah memenuhi persyaratan.(Ant)