Jambi (ANTARA) - Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (Kopipede) Jambi mengatakan jalur perseorangan atau independen yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah harus memiliki modal sosial yang kuat.
“Dalam mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah harus memiliki modal sosial dan kapital, untuk jalur perseorangan harus memiliki modal sosial yang kuat,” kata Ketua Kopipede Jambi Mochammad Farisi di Jambi, Senin.
Menurut Farisi, calon perseorangan harus memiliki modal sosial yang kuat karena dengan modal sosial yang kuat akan memudahkan calon tersebut dalam masa kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam proses kampanye dan sosialisasi, calon perseorangan akan menghadapi tantangan yang lebih besar.
Melalui jalur partai memang lebih mudah dalam menjalani masa kampanye dan sosialisasi. Akan tetapi untuk maju melalui jalur partai harus memiliki modal yang cukup besar.
Di Provinsi Jambi, pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini akan ada lima kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Dan di tahun 2020 ini juga akan dilaksanakan pemilihan Gubernur Jambi.
Dari lima kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada serta pemilihan gubernur tersebut, terdapat calon yang maju melalui jalur perseorangan.
Menariknya, yang akan maju melalui jalur perseorangan tersebut merupakan Ketua DPD dari salah satu partai politik. Dan diketahui partai politik tersebut merupakan partai pemenang di daerah itu pada pemilu tahun 2019 yang lalu.
Romi Haryanto dan wakilnya Robby Nahliyansyah, selaku petahana Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Timur tersebut, pada pemilihan kepala daerah tahun ini maju melalui jalur perseorangan.
“Majunya Romi dan Robby melalui jalur perseorangan ini menarik, mungkin baru pertama kali di Indonesia ketua DPD partai politik maju melalui jalur perseorangan,” kata Mochammad Farisi.
Dijelaskan Farisi, selama ini jalur perseorangan dalam pemilihan kepala daerah kurang mendapat minat. Karena cukup sulit untuk memenuhi persyaratan-persyaratan-nya. Selain itu, jika terpilih, dalam menjalankan roda pemerintahannya juga akan terbentur oleh beberapa hal.
Dicontohkan Farisi, jika calon yang maju pada jalur perseorangan terpilih menjadi kepala daerah, maka Ia harus pandai merangkul partai politik. Jika tidak bisa merangkul partai politik, tidak ada yang bisa mengawal kebijakan-kebijakan di parlemen. Karena kebijakan dalam pemerintah tersebut yang mengesahkannya adalah badan legislatif.
“Selaku petahanan kans mereka untuk menang dalam pilkada tersebut cukup besar, akan tetapi juga harus di pertimbangkan siapa yang akan menjadi lawannya,” kata Mochammad Farisi.
