Jambi (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memantau pelaksanaan regulasi yang dapat menghambat terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam tata niaga karet.
Kepala Kantor KPPU Wilayah II Wahyu Bekti Anggoro di Jambi, Senin menyebutkan pihaknya bersama Direktur Kebijakan Persaingan Marcellina Nuring dan M Zulfirmansyah (Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan) melakukan konsolidasi bersama Pemprov Jambi diwakili Plh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Johansyah untuk memantau regulasi tata niaga karet.
Pertemuan itu merupakan bentuk pemantauan terhadap pelaksanaan saran dan pertimbangan yang telah disampaikan KPPU kepada Pemerintah Provinsi Jambi, dimana sebelumnya KPPU mengeluarkan Pendapat KPPU Nomor 02/KPPU-Pat/III/2023 tentang Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Tata Niaga Bahan Olah Karet (Bokar) di Provinsi Jambi kepada Gubernur Provinsi Jambi.
Berdasarkan Pendapat KPPU Nomor 02/KPPU-Pat/III/2023, KPPU menilai terdapat regulasi di Provinsi Jambi yang dapat menghambat terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam tata niaga karet. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Bahan Olah Karet Bersih yang diperdagangkan di Provinsi Jambi (Pergub Jambi No. 15/2016) dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komoditi Perkebunan di Provinsi Jambi (Perda Prov. Jambi No. 19/2019).
Dalam pendapatnya, KPPU merekomendasikan untuk diperlukan perubahan terhadap Pergub Jambi No. 15/2016 dan Perda Prov. Jambi No. 19/2019 untuk tidak memberikan pelimpahan kewenangan regulator kepada asosiasi/kumpulan pelaku usaha terutama dalam hal pengaturan pasar dan atau penentuan harga.
Kemudian diperlukan penguatan fungsi regulasi oleh pemerintah daerah terkait dengan penetapan harga acuan karet di Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan masukan yang komprehensif dari sisi petani penghasil karet dan juga dari pengguna karet.
Selanjutnya menyikapi pemantauan pelaksanaan saran dan pertimbangan oleh KPPU, Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen mendukung upaya KPPU dalam menginternalisasikan nilai persaingan usaha dalam regulasi yang berlaku di Provinsi Jambi.
Pemerintah Provinsi Jambi juga akan melakukan perbaikan peraturan sesuai dengan pendapat yang disampaikan KPPU. Pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan KPPU untuk melakukan asistensi dalam memperbaiki Pergub Jambi No. 15/2016 dan Perda Prov. Jambi No. 19/2019.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPPU pantau regulasi tata niaga karet di Jambi
