Kota Jambi (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjaring aspirasi bersama pemerintah daerah sektor pengembang dan perbankan sebagai upaya percepatan program Tiga Juta Rumah.
"Kami hadir di sini untuk berkoordinasi, karena kami perlu data tuntas, kami ingin memastikan semua termasuk kendala dan jalan tengahnya," kata Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan perkotaan, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Novriza Tumenggung, di Jambi, Rabu.
Ia menegaskan, kehadiran Kementerian PKP bertujuan mengumpulkan informasi, terutama kendala lapangan bagi pengembangan program Satu Juta Rumah khusus di wilayah perkotaan.
Perwakilan Pemerintah Kota Bengkulu (Provinsi Bengkulu) bersama Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh (Provinsi Jambi) yang tergabung dalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV hadir membahas permasalahan yang berkembang.
Menurut Novriza, dari sini diketahui perkembangan program Satu Juta Rumah (perkotaan) ternyata masih banyak kendala yang terjadi di lapangan.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah kota umumnya terkendala ketersediaan lahan. Selain itu, harga jual tanah setiap waktu selalu mengalami kenaikan. Permasalahan tersebut hampir merata terjadi di wilayah perkotaan.
Novriza berharap, kendala tersebut tidak menyurutkan pengembang dan pemerintah daerah ikut serta membantu mewujudkan program kementerian, dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kementerian PKP tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan program tersebut, dibantu lintas kementerian (Kemendagri, Kemensos, KKP dan Kementrans) dirinya optimis keinginan mewujudkan program Presiden Prabowo Subianto bisa terwujud.
"Jika dikerjakan oleh satu instansi dipastikan program tersebut tidak akan selesai, maka ada SKB tiga menteri, karena aturan banyak diatur di Mendagri, kita optimis," ujarnya pula.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kementerian PKP menjaring aspirasi percepatan program Tiga Juta Rumah
