Jakarta (ANTARA Jambi) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan jumlah tenaga penyuluh program keluarga berencana menurun sejak ada otonomi daerah.
"Kondisi ini berdampak pada keberhasilan program KB," kata Agung Laksono di Jakarta, Selasa.
Karena itu, menurut Agung, perlu ada revitalisasi program keluarga berencana agar program KB dapat berhasil optimal salah satunya dengan menambah jumlah tenaga penyuluh KB.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso menambahkan sesuai PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan, program keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap kabupaten dan kota.
"Dalam pasal 7 menyebutkan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk sepenuhnya melaksanakan program kependudukan dan keluarga berencana," katanya.
Mengenai tenaga penyuluh, tambah Sudibyo, daerah bisa membuat surat permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk menambahnya apabila jumlah yang ada dirasa kurang.
"BKKBN akan membantu melatih penyuluh KB agar menjadi tenaga penyuluh yang profesional," katanya.
Untuk menyiasati kekurangan penyuluh, tambah dia, BKKBN telah melakukan kemitraan dengan jajaran TNI dan POLRI yang memiliki Babinsa dan Babintantibmas di setiap desa untuk bermitra dengan tenaga penyuluh.(Ant)