Jakarta (ANTARA Jambi) - Menteri Pariwisata Arief Yahya mendorong
adanya deregulasi menyeluruh pada wisata bahari Indonesia agar dapat
menyumbang pemasukan lebih besar bagi devisa negara.
"Kita harus lakukan deregulasi besar-besaran di wisata bahari. Saat
ini, orang mau ke Indonesia menggunakan kapal layar urus perizinan 21
hari, sedangkan negara pesaing seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand
hanya butuh satu jam. Bagaimana bangsa ini bisa berkompetisi, padahal
kita sedang menyusahkan pelanggan," ujar Menpar ketika meluncurkan Hari
Nusantara 2016 di kantornya, Jakarta, Senin malam.
Ia menjelaskan walaupun wisata laut Tanah Air menjadi salah satu
yang diunggulkan di dunia, namun pada 2015, pemasukan dari sektor
tersebut hanya mencapai satu miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Satu miliar dolar Amerika Serikat (AS) itu berasal dari 60 persen
wisata pantai, 25 persen wisata bentang laut, dan 15 persen wisata di
dalam laut.
Pendapatan tersebut, kata Menpar, jauh lebih rendah jika
dibandingkan dengan Malaysia, yang pada 2015 mendapatkan delapan miliar
dolar AS dari wisata bahari, padahal kondisi terumbu karang dan panjang
garis pantainya kalah dari Indonesia.
"Kalau performa bisnis atau industrimu buruk, hampir bisa dipastikan
itu karena regulasi yang buruk, yang tidak mendukung bisnis,"
tambahnya.
Oleh karena itu, ia menilai deregulasi di sektor wisata bahari sudah perlu dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.
"Garis pantai kita kedua terpanjang di dunia setelah Kanada, dua
pertiga terumbu karang yang ada di Tanah Air juga merupakan yang terbaik
di dunia, dan tiga lokasi diving serta snorkeling terbaik dunia juga
ada di Indonesia. Sedangkan Malaysia, salah satu wisata dalam air
terbaiknya adalah pulau yang kita kenal, yakni Sipadan," ungkap Menteri
Arief.
"Ini mohon dikoordinasikan Kementerian Koordinator bidang
Kemaritiman, karena Kementerian Pariwisata ada di bawahnya, dan juga
Kementerian Perhubungan dan KKP," katanya.
Menpar minta segerakan deregulasi wisata bahari secara menyeluruh
Selasa, 23 Agustus 2016 7:59 WIB
......Ini mohon dikoordinasikan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, karena Kementerian Pariwisata ada di bawahnya, dan juga Kementerian Perhubungan dan KKP......