Jakarta (ANTARA Jambi) - Panglima TNI Gatot Nurmantyo berharap
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat memiliki hak politik untuk
memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
"Saat ini TNI seperti warga negara asing saja kan begitu, tidak
boleh memilih kemudian kalau ikut pilkada (pemilihan kepala daerah)
harus mengundurkan diri sedangkan PNS tidak," kata Gatot, Jakarta,
Selasa.
Dia memahami alasan TNI tidak memiliki hak politik karena TNI
adalah organisasi yang dipersenjatai sehingga dikhawatirkan ada kampanye
dengan melibatkan senjata.
Namun, Gatot mengatakan saat ini pihaknya juga belum siap jika diberikan hak politik itu.
"Jadi belum siap sekarang, mungkin 10 tahun yang akan datang siap
tergantung kondisi politik. Ya tergantung kondisi politik saat itu
karena yang menentukan TNI bisa ikut siapa? undang-undang kan,
undang-undang siapa yang buat? DPR kan, TNI hanya ikutin saja itu,"
ujarnya.
Dia mengatakan TNI bisa memiliki hak politik tergantung dari kondisi politik yang mana ada peraturan yang mendukung hal itu.
"Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai
panglima TNI belum siap, entah lima sepuluh tahun yang akan datang ya
tergantung kondisi politik," tuturnya.
Panglima berharap TNI punya hak politik
Rabu, 5 Oktober 2016 8:02 WIB
......Saat ini TNI seperti warga negara asing saja kan begitu, tidak boleh memilih kemudian kalau ikut pilkada (pemilihan kepala daerah) harus mengundurkan diri sedangkan PNS tidak......